REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Visi Presisi yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dinilai positif. Presisi yang merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.

Analis intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta melihat, terdapat ketegasan dari Kapolri melalui visi Presisi tersebut. Ia menilai, Kapolri yang tidak ragu untuk menindak tegas para Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek apabila tidak mampu menjadi teladan bagi jajarannya adalah hal yang baik.

“Itu bagus. Kapolda kan juga bisa mengatakan itu kepada kapolres-kapolresnya. Kapolres juga bisa mengatakan itu kepada kapolsek-kapolseknya kan. Jadi, leadership itu penting,” ujar Stanis saat menjadi narasumber program di salah satu televisi swasta, Jumat (19/11).

Ia mengatakan, semua kepala satuan wilayah harus melakukan ketegasan serupa untuk mengontrol bawahannya agar sesuai dengan visi Presisi Kapolri. Namun, ia khawatir bahwa budaya tersebut justru tidak sampai ke jajaran di bawahnya.

Sementara, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Muradi mengatakan, ketegasan Kapolri dapat dilihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi di tubuh kepolisian.

Ia mencontohkan, pergantian Kapolda Sumatera Selatan terkait sumbangan penanggulangan COVID-19 bodong sebesar Rp 2 triliun yang melibatkan anak dari Akidi Tio, Heryanty.

"Saya kira itu kan hoaks yang kemudian menimpa pimpinan polisi di level provinsi. Saya kira itu juga salah satu contoh,” ujar Prof Muradi.

Ia menyebut penegasan terkait pergantian pimpinan yang dianggap tidak layak memimpin menjadi salah satu poin penting. Menurutnya, penindakan menjadi hal yang penting ketika dampak yang ditimbulkan tidak dapat memberikan efek kejut yang luar biasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika