REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta pelaku usaha UMKM menerapkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas (3K) untuk meningkatkan penjualan. Wapres menjelaskan, selama ini dua hal yang sering menjadi kendala pelaku usaha UMKM adalah kuantitas dan kontinuitas.
"Order banyak tetapi jumlah produk terbatas dan tidak berlangsung lama. Untuk itu, para pelaku UMKM perlu bekerja sama untuk menggabungkan produk yang sejenis agar dapat memenuhi permintaan pemesanan," kata Wapres dikutip dari rilis yang disampaikan Sekretariat Wakil Presiden saat kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, Jumat (19/11).
Saat berdialog dengan Wapres, beberapa penggiat dan pelaku UMKM menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan usaha. Kendala tersebut di antaranya, pelayanan berbagai perizinan seperti sertifikasi halal dan BPOM belum satu pintu, sehingga mereka harus datang ke berbagai instansi.
Selain itu, kendala lainnya adalah belum adanya Rumah Kemasan sehingga pelaku UMKM harus memesan dari luar Sulawesi Utara. Bagi mereka, hal ini akan membutuhkan waktu pengiriman barang yang lebih lama dan ongkos yang lebih tinggi, sehingga produk yang dijual semakin mahal.
Kemudian, kendala lain yang sering dihadapi pelaku UMKM di Sulut adalah kompetensi SDM, misalnya dalam hal membatik dan melakukan kerajinan dengan menggunakan bahan-bahan lokal.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, terkait peningkatan kompetensi pengemasan telah dilakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Sementara, untuk pelayanan perizinan satu pintu, Pemprov Sulut juga telah membangun mal pelayanan.
"Namun pelayanan perizinan BPOM belum ada di situ, kalau yang lain sudah," kata Olly.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki yang turut hadir dalam pertemuan tersebut meminta agar pelaku UMKM ketika memulai usahanya memiliki Nomor Induk Berusaha. Ia meminta, pelaku UMKM juga menjalankan prosedur-prosedur yang sesuai dari BPOM, sehingga mudah mendapatkan perizinan dari instansi tersebut.
Terkait peningkatan kompetensi SDM, Teten akan mendukungnya dengan melakukan pendekatan inkubasi.
"Kami akan fokus scalling up kompetensi SDM dengan pendekatan inkubasi," kata Teten.
Sementara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa terjadi peningkatan kompetensi oleh alumni yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), dimana 40 persen di terima pasar kerja, dan 60 persen menjadi wirausahawan.
Ida mengungkapkan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan lahan dari Pemerintah Daerah Minahasa Utara untuk dibangun BLK
"Dalam pembangunan BLK ini kami dibantu oleh komunitas-komunitas beragama," ungkap Ida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika