REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mendatangi lokasi banjir maupun tenda pengungsian di sejumlah titik di Kota Palangka Raya, untuk memastikan kondisi warga terdampak serta penanganannya.
"Kami ingin memastikan kondisi warga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan makanan maupun kesehatan serta lainnya," kata Sugianto di Palangka Raya, Sabtu (20/11).
Ia juga menginstruksikan perangkat daerah terkait melakukan berbagai tindakan yang diperlukan di lapangan. Baik dalam pemenuhan kebutuhan warga maupun untuk penanggulangan banjir.
Berbagai langkah yang dilakukan, seperti penyediaan tempat pengungsian, pemenuhan kebutuhan logistik yang diperlukan, hingga pendirian dapur umum. Pemerintah provinsi juga intensif berkoordinasi dan bersinergi bersama pemerintah kota serta instansi lainnya.
Sugianto menjelaskan, Pemprov Kalteng juga secara khusus menginstruksikan pihak rumah sakit, seperti RS Doris Sylvanus agar segera menangani masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. "Termasuk petugas kesehatan yang kami minta terus pantau dan jemput bola dalam penanganan kesehatan warga," ujar Sugianto.
Lokasi yang ditinjau Sugianto, di antaranya tenda pengungsian di Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, hingga kawasan terdampak banjir lainnya di kawasan Pelabuhan Rambang.
Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Erlin Hardi mengatakan, BPBPK telah melakukan berbagai tindakan dalam penanggulangan banjir maupun penanganan warga terdampak. "Tenda pengungsian, penyediaan selimut, dapur umum, perahu karet dan lainnya," ujar Erlin saat mendampingi gubernur ke lokasi banjir.
Sugianto yang juga didampingi Ketua TP PKK Kalteng Yulistra Ivo menyambangi warga dan berbincang bersama warga, sembari memberikan dukungan dan semangat kepada mereka. Dalam peninjauan tersebut, juga turut dihadiri Danrem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Yudianto Putrajaya, Wakil Gubernur Edy Pratowo, penjabat sekda serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika