REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mendorong pemimpin-pemimpin Tunisia menggelar reformasi demi memenuhi harapan 'kemajuan demokrasi' di negara itu. Dukungan ini disampaikan empat bulan setelah Presiden Kais Saied merebut seluruh wewenang politik.
Pekan lalu Saied mengatakan ia bekerja tanpa henti sesuai jadwal reformasi untuk meredakan kritikan dari dalam dan luar negeri setelah ia membubarkan kabinet, membekukan parlemen, dan mengambil kekuasaan pada bulan Juli lalu.
Pekan lalu ribuan rakyat Tunisia menggelar unjuk rasa dekat parlemen menuntut agar Saied mengembalikan parlemen. Sementara pendonor asing yang bantuan finansialnya diperlukan untuk membuka paket penyelamatan ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF) telah mendesaknya untuk mengembalikan pemerintahan ke konstitusi normal.
"Menteri mendorong proses reformasi yang transparan dan inklusif untuk mengatasi tantangan besar politik, ekonomi dan sosial Tunisia dan untuk merespons aspirasi rakyat Tunisia agar kemajuan demokrasi dilanjutkan," kata Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya, Ahad (21/11).
Pernyataan ini dirilis setelah Blinken melakukan sambungan telepon dengan Saied. Departemen menambahkan Blinken dan Saied membahas perkembangan terbaru di Tunisia termasuk formasi pemerintahan baru dan langkah untuk meringankan situasi ekonomi.
Dalam pernyataan sebelumnya kantor Kepresidenan Tunisia mengatakan AS akan menawarkan bantuan ke Tunisia setelah tanggal reformasi politik diumumkan. Juli lalu Saied merebut hampir semua kekuasaan pemerintah. Kritikusnya mengatakan langkah tersebut merupakan sebuah kudeta yang dilakukan satu dekade usai revolusi Arab Spring pertama dan yang paling sukses dalam perjalanan menuju demokrasi.
Saied membela langkahnya tersebut sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri kelumpuhan pemerintahan setelah stagnasi ekonomi dan pertikaian elite politik selama bertahun-tahun. Ia berjanji menegakkan hak-hak dan kebebasan yang dimenangkan revolusi 2011.
Ikuti Whatsapp Channel Republika