REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Militer Sudan mengembalikan wewenang Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada Ahad (21/11). Militer berjanji untuk membebaskan semua tahanan politik setelah berminggu-minggu kerusuhan mematikan yang dipicu oleh kudeta.
Melalui perjanjian yang ditandatangani dengan pemimpin militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, Hamdok akan memimpin pemerintahan sipil teknokrat untuk masa transisi. Burhan mengatakan kesepakatan itu akan inklusif.
"Kami tidak ingin mengecualikan siapa pun kecuali, seperti yang telah kami sepakati, Partai Kongres Nasional," kata Burhan merujuk pada mantan partai penguasa otokrat Omar al-Bashir.
Kesepakatan ini pun mendorong deklarasi konstitusional yang dibuat antara militer dan warga sipil pada 2019 menjadi dasar dalam pembicaraan lebih lanjut. "Pemerintah berikutnya akan fokus pada isu-isu terbatas, terutama transisi demokrasi," kata Hamdok dikutip Aljazirah dalam sebuah wawancara.
Hamdok mengatakan setuju dengan kesepakatan itu untuk mencegah lebih banyak korban. "Darah Sudan sangat berharga. Mari kita hentikan pertumpahan darah dan arahkan energi pemuda untuk pembangunan dan pembangunan," katanya pada upacara penandatanganan yang disiarkan di televisi pemerintah.
Hamdok mengatakan pemilihan akan berlangsung sebelum Juli 2023. Namun kesepakatan itu tidak menyebutkan Forces of Freedom and Change (FFC), koalisi sipil yang berbagi kekuasaan dengan militer sebelum kudeta. Sejumlah orang pada upacara penandatanganan memiliki hubungan politik dengan Bashir.
FFC mengatakan tidak mengakui kesepakatan apa pun dengan militer. Partai Kongres Sudan, seorang anggota FFC terkemuka, yang beberapa pemimpinnya ditahan, menggambarkan Hamdok bergabung dengan kesepakatan itu sebagai tidak sah dan tidak konstitusional dan memberikan perlindungan politik untuk kudeta.
Beberapa komite perlawanan yang telah mengorganisir protes juga mengeluarkan pernyataan yang menolak kesepakatan apa pun dengan militer. Sebagai pahlawan gerakan protes, Hamdok dengan cepat menjadi penjahat bagi sebagian orang.
"Hamdok telah menjual revolusi," teriak pengunjuk rasa setelah kesepakatan diumumkan. Asosiasi Profesional Sudan (SPA), sebuah kelompok protes terkemuka, menyebut langkah Hamdok berbahaya.
Puluhan ribu orang bergabung dalam aksi unjuk rasa yang dijadwalkan di ibu kota, Khartoum, dan kota kembarnya Omdurman dan Bahri. Pasukan keamanan menembakkan peluru dan gas air mata untuk membubarkan mereka.
Komite Sentral Dokter Sudan melaporkan seorang pengunjuk rasa berusia 16 tahun di Omdurman meninggal karena luka tembak. "Hamdok telah mengecewakan kami. Satu-satunya pilihan kami adalah jalan," kata Omar Ibrahim, seorang pengunjuk rasa berusia 26 tahun di Khartoum.
Akan tetapi Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Uni Eropa, Kanada, dan Swiss menyambut baik pemulihan posisi Hamdok. Dalam pernyataan bersama mereka mendesak pembebasan tahanan politik lainnya. PBB juga menyambut baik kesepakatan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika