REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mempertanyakan MUI DKI Jakarta karena mengusulkan pembuatan tim siber untuk menangkal serangan buzzer terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Menurut dia, MUI sebenarnya sudah memiliki tugas pokok dan fungsinya tersendiri, alih-alih dari menangkal serangan daring terhadap Anies.
“Jadi pertanyaannya adalah apakah MUI punya tugas sebagai (pasukan) siber, saya kira tidak. Jadi saya ingin mengembalikan bahwa MUI punya tugas pokok dan fungsi,” kata Gembong kepada awak media, Senin (22/11).
Dia menyebut, hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap MUI sebesar Rp 10.6 miliar, adalah untuk melaksanakan program-program yang ada. Menurut dia, bukan sebaliknya, dengan memanfaatkan dana untuk membentuk tim siber.
“Jadi melalui pembahasan di Komisi E DPRD DKI rasa-rasanya kok saya tuh nggak yakin kalau dia punya proposal yang mengajukan hibah untuk pembentukan cyber army,” tutur dia.
Gembong menambahkan, tim siber sudah mencakup tugas dari pihak lain. Oleh sebab itu, MUI, kata dia, sangat tidak perlu merambah tupoksi yang sedang dikerjakan pihak lain.
“Ya kita jalankan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing saja,” jelas dia.
Berdasarkan informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Rancangan APBD (RAPBD) DKI 2022, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,6 miliar untuk MUI DKI Jakarta. Hal itu berbeda jauh dengan PWNU Jakarta dan PW Muhammadiyah yang masing-masing hanya mendapatkan dana sekitar Rp 2,07 miliar dan Rp 1,89 miliar.
Persetujuan dana hibah untuk MUI dan ormas Islam itu berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022. Padahal, rencana jumlah yang akan diberikan kepada masing-masing pihak tadi sempat diprotes beberapa pihak. Selain karena cyber army, beberapa pihak lainnya seperti Fraksi PSI juga memprotes kesenjangan besaran hibah tersebut.
Lebih jauh, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, menyebut, jika pembentukan tim siber MUI untuk menangkal buzzer kepada Anies, adalah tindakan tak tepat. Seharusnya, kata dia, MUI Jakarta sebagai penerima hibah Pemprov DKI, bisa fokus pada upaya pembinaan, pendidikan, mental dan spiritual di tengah masyarakat.
“Sehingga, upaya pemda menciptakan toleransi di tengah masyarakat dan kedamaian di Jakarta terjaga,” tutur Idris.
Dia menegaskan, pembentukan tim siber penangkal hoaks juga seharusnya tidak dilakukan MUI. Pasalnya, lanjut dia, sudah ada perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut.
“Tinggal kita kawal bersama sesuai ketentuan berlaku yang sudah berjalan,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, pembentukan tim siber MUI untuk menangkal buzzer terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan memang diperbolehkan. Menurut dia, hal itu juga merupakan hak di semua organisasi.
“Itu hak masing-masing ya, yang penting kita semua mari di era digital, di era reformasi ini jangan menyebarkan hoaks gunakan media sosial secara baik secara bijak,” kata Riza, Senin (22/11).
Ditanya sikap Anies soal tim siber MUI, Riza menyebut jika hal itu disikapi dengan bijak. Menurut dia, saran ataupun kritik lainnya, tentu diterima pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Anies sendiri dengan baik.
“Ada yang pro dan kontra, semua kita biasa, di era reformasi ini, kita hormati semua pendapat, yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan semua,” tuturnya.
Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar mengakui, bahwa pihaknya membentuk pasukan siber (cyber army) untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, Munahar menegaskan, pembentukan pasukan siber itu tidak terkait dengan dana hibah Rp 10,6 miliar dari Pemprov DKI Jakarta.
"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata KH Munahar Muchtar dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (20/11).
Adapun alasan pasukan siber dibentuk untuk membela Anies, Munahar menjelaskan, Anies dianggap sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta. Tetapi, hingga kini ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di Internet.
"Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita, saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika