REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah (pemda) segera memperbaiki data penerima bansos di daerah masing-masing usai ditemukannya puluhan ribu pegawai negeri sipil (PNS) ikut menerima bansos. Sebelum melakukan koreksi data, Risma meminta pemda melakukan pengecekan ulang di lapangan.
Risma menjelaskan, temuan adanya 28.965 PNS aktif ikut menerima bansos itu merupakan hasil pengecekan yang dilakukan Kementerian Sosial dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Temuan itu baru sebatas di atas kertas, bukanlah data ril di lapangan.
"Mereka (pemda) harus cek lagi ke lapangan supaya datanya benar-benar tepat (bahwa yang bersangkutan memang PNS)," kata Risma di Jakarta, Senin (22/11).
Jika pengecekan ulang telah dilakukan, Risma meminta pemda segera memperbaiki data penerima bansos di wilayah masing-masing. Sebab, kewenangan menetapkan penerima bansos ada di pemda, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
"Nanti pemda memang harus memperbaiki (data penerima bansosnya)," ujar Risma. Selanjutnya, data itu diserahkan ke Kemensos, sehingga penyaluran bansos bisa dihentikan kepada para PNS aktif tersebut.
Terkait detail data PNS aktif yang menerima bansos dan di daerah mana yang paling banyak, Risma enggan membeberkannya. Ia menyerahkan hal itu kepada pemda selaku pihak yang berwenang dalam penetapan data penerima bansos.
"Jadi daerah lah yang akan membuka (data) atau apa pun itu," kata eks Wali Kota Surabaya itu.
Sebelumnya, Kemensos melakukan verifikasi data penerima bansos dan berhasil menemukan 31.624 PNS yang ikut menerima bansos. Lalu, Kemensos menyerahkan data itu ke BKN untuk dilakukan pengecekan ulang.
Hasilnya, BKN memastikan 28.965 di antaranya adalah PNS aktif. Sisanya adalah pensiunan PNS. Mereka diketahui telah menerima bansos dari Kemensos dalam rentang waktu yang beragam.
Risma menyebut, hampir 29 ribu PNS aktif penerima bansos itu tersebar di berbagai instansi/lembaga di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. "Ada yang profesinya sebagai dosen, ada yang tenaga medis, dan sebagainya," ungkap Risma, Kamis pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika