REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Jaksa Libya menyerukan agar putra mantan penguasa Muammar Qadafi, Seif al-Islam Qadafi dan panglima perang Khalifa Haftar mundur dari pencalonan presiden. Al-Ahrar TV mengatakan, jaksa militer Masoud Erhouma mengajukan permintaan kepada Kepala Komisi Pemilihan Umum Emad Al-Sayeh untuk menghentikan pencalonan kedua kandidat tersebut.
Seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (23/11), jaksa meminta kedua calon presiden itu hadir di hadapannya untuk menjawab tuduhan pembunuhan terhadap mereka.
Dalam permintaannya, Erhouma mengatakan, sebuah gugatan telah diajukan terhadap Saif al-Islam Qadafi dan Haftar terkait pembunuhan warga sipil di kota Espiaa, selatan Tripoli, oleh tentara bayaran Wagner, Rusia.
Antara April 2019 dan Juni 2020, Haftar dibantu oleh kelompok Wagner dilaporkan melakukan pembantaian terhadap warga Libya, termasuk pembunuhan di Espiaa. Erhouma menambahkan bahwa Haftar juga dituduh membunuh 63 migran ilegal di kota Tajoura, timur Tripoli, pada Juli 2019.
Termasuk, membunuh dua orang Libya dalam penembakan di kota al-Zawiyah barat laut pada Desember 2019, dan 26 siswa dalam serangan terhadap akademi militer di Tripoli pada Desember 2020. Namun, Erhouma tidak merinci kaitan Saif al-Islam dengan pembunuhan di Espiaa.
Hingga Ahad (21/11), sebanyak 61 kandidat mendaftar untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada 24 Desember, termasuk Haftar dan Saif al-Islam. Pemilihan presiden dan parlemen Libya akan berlangsung pada 24 Desember.
Komisi Pemilihan Umum Libya membuka pendaftaran untuk kandidat dalam pemilihan presiden pada 8 November. Rakyat Libya berharap, pemilihan umum mendatang akan berkontribusi untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah melanda negara kaya minyak itu selama bertahun-tahun.
Sebelumnya, juru bicara Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Fadi al-Abdullah mengatakan, surat perintah penangkapan terhadap Saif al-Islam masih berlaku. “Surat perintah penangkapan ICC tetap berlaku dan tidak berubah. ICC tidak mengomentari masalah politik,” ujar al-Abdullah.
Pada 2011, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Saif al-Islam atas tuduhan melakukan kejahatan kemanusiaan di Libya. Saif al-Islam adalah salah satu tokoh paling menonjol yang mencalonkan diri sebagai presiden. Dia akan bersaing dengan panglima perang Haftar, Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah dan ketua parlemen Aguila Saleh.
Pemilihan presiden Libya dianggap sebagai momen penting dalam proses perdamaian yang didukung PBB. Terutama untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung sekitar satu dekade. Konflik ini telah merusak stabilitas Mediterania sejak pemberontakan yang didukung NATO terhadap Muammar Qadafi pada 2011.
Saif al-Islam kemungkinan akan memainkan nostalgia ketika era sebelum pemberontakan yang didukung NATO pada 2011, yang menjatuhkan ayahnya dari tampuk kekuasaan. Sejauh ini era Gaddafi masih dikenang oleh sebagian besar orang Libya sebagai salah satu otokrasi yang keras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika