REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.200 triliun. Target sebesar ini bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional agar bisa di atas kisaran 5 persen.
"Rp 1.200 triliun ini salah satu syarat untuk bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional kita di atas 5 persen. Memang ini bukan pekerjaan yang gampang karena harus naik sekitar 22 persen-33 persen. Dan ini harus dilakukan kerja yang luar biasa masif," katanya dalam acara Economic Outlook 2022: Prospek Investasi 2022 yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa (23/11).
Bahlil mengungkapkan target realisasi investasi pada tahun 2022 sebagaimana RPJMN 2020-2024 yakni sebesar Rp 968,4 triliun. Namun, Presiden Jokowi memberi arahan khusus agar investasi bisa digenjot dengan target Rp 1.200 triliun.
Peningkatan realisasi investasi sebesar 22 persen-33 persen sendiri diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,4 persen hingga 6 persen bisa dicapai.
Kendati dipatok target tinggi, Bahlil mengaku optimis bisa mencapainya. Hal itu lantaran pengalaman yang dilalui di 2021 serta upaya hilirisasi yang tengah dilakukan pemerintah saat ini.
"Saya punya keyakinan dengan pengalaman di 2021, dengan kombinasi sektor-sektor hilirisasi, maka insya Allah akan tercapai," imbuhnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan sejumlah strategi yang dilakukan untuk bisa mencapai target tersebut. Setidaknya, ada lima langkah yang dilakukan Kementerian Investasi/BKPM untuk memfasilitasi investor sekaligus meningkatkan realisasi investasi.
Pertama, selain melakukan promosi, institusi itu akan meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang "ramah investasi". Terlebih dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja yang diklaim memberikan transparansi, efisiensi, kecepatan dan kepastian dalam mengurus perizinan.
"Kalau dulu BKPM itu mengandalkan promosi, sekarang kita ubah strateginya. Selain kita promosi, kita yakinkan investor bahwa negara kita sudah berubah," katanya.
Strategi kedua, Kementerian Investasi/BKPM akan membantu layanan perizinan. Kemudian, lembaga itu juga akan membantu proses financial closing jika dibutuhkan. Bahlil juga memastikan pihaknya akan memberikan layanan end-to-end kepada investor hingga realisasi investasi.
Bantuan diberikan juga tidak hanya sampai konstruksi namun hingga produksi."Kalau ada yang ganggu, tanahnya tidak jelas atau persoalan apa, kita bantu sampai dia produksi. Jadi end-to-end. Kenapa ini kita lakukan? Karena negara akan dapatkan multiplier effect ketika perusahaan tersebut berproduksi. Kalau cuma sampai konstruksi, tidak sampai produksi, negara belum dapat apa-apa secara maksimal," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika