REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI — Pemerintah Kenya akan memberlakukan tindakan tegas guna membuat masyarakat di negara itu mendapatkan vaksinasi Covid-19. Mulai 21 Desember mendatang, warga Kenya yang belum divaksinasi dengan dosis penuh akan ditolak untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan pemerintah.

Menteri Kesehatan Mutahi Kagwe mengatakan pada konferensi pers bahwa pemerintah telah menggunakan langkah ini untuk mendukung program vaksinasi, yang bertujukan memastikan bahwa semua masyarakat di negara Afrika itu aman.

“Setiap orang yang mencari layanan pemerintah secara langsung harus divaksin penuh dan menunjukkan bukti vaksinasi tersedia paling lambat 21 Desember mendatang,” ujar Kagwe, dilansir Anadolu Agency pada Senin (22/11). 

Layanan pemerintah tersebut mencakup KRA (Otoritas Pendapatan Kenya), pendidikan, imigrasi, rumah sakit dan kunjungan penjara. Selain itu, orang-orang yang hendak menggunakan layanan dari NTSA (Otoritas Transportasi dan Keselamatan Nasional) dan layanan pelabuhan juga harus divaksinasi penuh. 

“Mereka yang telah divaksinasi tidak akan mempertaruhkan hidup mereka untuk melayani mereka yang menolak untuk divaksinasi,” jelas Kagwe. 

Kagwe mengatakan bahwa alasan utama mengapa masyarakat Kenya perlu divaksinasi adalah untuk memastikan ekonomi di negara itu tetap berjalan. Tingkat kasus Covid-19 positif di Kenya saat ini tercatat adalah 0,7 persen.

Jumlah total kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di Kenya saat ini adalah 254.710. Sementara jumlah kematian adalah 5.328. Jumlah tes yang dilakukan di negara itu sejauh ini berjumlah 2.798.001.

Ikuti Whatsapp Channel Republika