REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menghapus kelompok Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia yang dikenal dengan akronim Spanyol FARC, dari daftar organisasi teroris asing. Penghapusan ini dilakukan lima tahun setelah FARC menandatangani perjanjian damai dengan Bogota.
Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (23/11) mengatakan kepada Kongres tentang rencana menghapus FARC dari daftar organisasi teroris. Pengumuman resmi penghapusan tersebut diharapkan dapat dilakukan dalam beberapa hari mendatang. "Kami telah memulai proses konsultasi dengan Kongres tentang tindakan yang kami ambil sehubungan dengan FARC," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.
Price menolak untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang penghapusan FARC dari daftar hitam terorisme. Dia mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden berkomitmen pada implementasi dan pelestarian perjanjian damai Kolombia.
FARC mencapai kesepakatan damai dengan pemerintah Kolombia pada 2016, dan mengakhiri konflik bersenjata internal yang berlangsung selama puluhan tahun. Konflik ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 260 ribu orang tewas.
Kesepakatan damai itu dinegosiasikan dengan dukungan AS, di bawah pemerintahan mantan Presiden Barack Obama. Ketika itu, Biden menjabat sebagai wakil presiden.
FARC pertama kali ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS pada Oktober 1997. Setelah demobilisasi, para gerilyawan memasuki politik dan awalnya menyebut diri mereka sebagai Pasukan Umum Alternatif Revolusioner.
Kepemimpinan partai menerima 10 kursi kongres setelah kesepakatan damai ditandatangani. Beberapa alasan untuk menghapus FARC dari daftar hitam teroris adalah mantan anggota FARC sekarang terlibat dalam aspek kehidupan politik dan ekonomi Kolombia.
Selain itu, sulit bagi AS untuk memberikan bantuan karena pembatasan yang diberlakukan dalam daftar hitam. Kelompok yang masuk dalam daftar menghadapi pembekuan aset. Selain itu, kelompok maupun warga Amerika dilarang memberikan bantuan atau melakukan bisnis dengan mereka yang masuk dalam daftar hitam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika