REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk bisa memberikan tambahan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah guna menggenjot realisasi investasi. Menurut Bahlil, DAK non-fisik yang diterima DPMPTSP telah berdampak positif dalam perbaikan kinerja investasi di daerah. 

Tercatat pada tahun 2020 lalu sebesar Rp 227 triliun dan tahun 2021 ini besarannya meningkat menjadi Rp 260 triliun."Kita harus terima kasih kepada Ibu Menkeu, kalau bisa ditambah lagi," kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu(23/11).

Kementerian Investasi/BKPM sendiri mendapat arahan langsung dari Presiden Jokowi untuk mencapai target realisasi investasi sebesar Rp 1.200 triliun pada tahun 2022. Untuk bisa mencapai target tersebut, Bahlil mengatakan strategi yang dilakukan institusi tersebut adalah dengan melakukan pengawalan dari awal hingga akhir (end to end) yang tentunya akan melibatkan DPMPTSP di daerah.

"Target Rp 1.200 triliun tersebut, kami punya strategi, yaitu mengawal end to end. Jadi dari 34 provinsi, kami bagi ada sekitar 600-700 perusahaan, kemudian itu yang kita kawal," katanya.

Target realisasi investasi pada tahun 2022 sebagaimana RPJMN 2020-2024 yakni sebesar Rp 968,4 triliun. Namun, Presiden Jokowi memberi arahan khusus agar investasi bisa digenjot dengan target Rp 1.200 triliun.

Peningkatan realisasi investasi sebesar 22 persen-33 persen sendiri diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,4 persen hingga 6 persen bisa dicapai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika