Rabu 24 Nov 2021 13:53 WIB

Proyek Jalur Pedestarian Suryakencana Diprotes Pemilik Toko

Ada pembangunan taman yang sangat mengganggu aktifitas jual beli di Suryakencana.

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Bilal Ramadhan
Warga berjalan di Jalan Suryakencana yang telah selesai dibeton di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/11). Jalan Suryakencana yang dikenal dengan destinasi wisata, pusat niaga dan kuliner tersebut tengah direvitalisasi menjadi seperti Jalan Braga di Kota Bandung dan Jalan Malioboro di Yogyakarta. Selain itu Jalan Suryakencana tersebut juga direncanakan menjadi kawasan pusaka budaya. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Warga berjalan di Jalan Suryakencana yang telah selesai dibeton di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/11). Jalan Suryakencana yang dikenal dengan destinasi wisata, pusat niaga dan kuliner tersebut tengah direvitalisasi menjadi seperti Jalan Braga di Kota Bandung dan Jalan Malioboro di Yogyakarta. Selain itu Jalan Suryakencana tersebut juga direncanakan menjadi kawasan pusaka budaya. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Puluhan pemilik toko di kawasan Suryakencana, tepatnya di Jalan Pedati, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, melakukan protes terhadap pembangunan pedestrian yang dilaksanakan di Jalan Pedati. Protes tersebut dilakukan lantaran pembangunan taman yang sedang dilaksanakan pihak kontraktor, tidak disosialisasikan dulu kepada para pemilik toko.

Salah satu pemilik toko, Iswanto, mengaku sebenarnya mendukung pembangunan jalur pedestrian tersebut. Hanya saja, dia mengaku geram karena pembangunan tersebut berada tepat di depan tokonya, bahkan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak pekerja.

Baca Juga

“Tidak ada pemberitahuan soal pembangunan ini. Apalagi pembangunannya berada tepat di depan toko saya. Ini kan mengganggu,” kata Iswanto.

Senada dengan Iswanto, pemilik toko Kopi Lampu Aladin, Aheng, mengaku tidak mendapat informasi sosialisasi tentang rencana pembangunan taman yang ada tepat di pintu tokonya.

“Kami tidak tahu dan tidak jelas akan dibangun apa, karena tidak ada informasi ataupun sosialisasi ke kami. Sedangkan posisinya tepat didepan toko kami. Otomatis bangunan taman ini menggangu aktifitas jual beli di toko kami,” ujar Aheng.

Tak hanya Iswanto dan Aheng, puluhan pemilik toko lain di kawasan tersebut meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan pihak kontraktor, agar melakukan kajian ulang terhadap pembangunan taman di sepanjang Jalan Pedati itu.

“Kalau taman ini tetap dibangun, akan sangat mengganggu aktifitas disini. Kami mohon tidak ada pembangunan taman. Kalau untuk pembangunan pedestrian kami sangat mendukung,” tegasnya.

Koordinator pemilik toko di Jalan Pedati, Irpan, menuturkan pihak kontraktor memang sudah melakukan sosialisasi di Kelurahan Gudang. Namun, para pemilik toko tidak mendapatkan info detail soal pembangunan taman.

Para pemilik toko hanya dapat informasi akan dibangun jalur pedestrian sehingga semua pemilik toko mendukung. Tetapi, kata Irpan, ada pembangunan taman yang sangat mengganggu aktifitas jual beli di sepanjang Jalan Pedati.

“Sosialisasi sudah pernah di Kelurahan dari Dinas PUPR, tetapi hanya menceritakan soal pembangunan pedestrian, tetapi tidak menjelaskan soal design, bentuk pembangunannya seperti apa, termasuk soal adanya pembangunan taman ini,” ujarnya.

Kendala

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan empat peta kendala soal pembangunan infrastruktur di daerahnya yang sering kali terlambat dan telah mendapat perhatian pemerintah setempat.

"Pak Wali sudah turun keliling memantau progrespengerjaan. Semoga bisa cepat selesai tepat waktu dengan kualitas yang memenuhi standar," kata Atang.

Menurut dia penyelesaian pembangunan sejumlah infrastruktur yang molor seperti pembangunan Masjid Agung, Alun-alun Kota bogor, Pedestrian di Jalan Juanda, jalur sepeda di Jalan Sudirman dapat terpetakan dalam empat faktor.

Pertama, kata Atang, dari sisi waktu penyelesaian infrastruktur, sering terlambat karena dipengaruhi oleh budaya kerja yang selama ini lebih banyak penyelesaian pekerjaan fisik atau pembangunan baru dilakukan di semester kedua.

Ia menekankan budaya yang kurang baik ini seharusnya tidak diteruskan.Contonya, pedestrian Jalan Sudirman yang dianggarkan hingga Rp 5 miliar sepanjang 1 kilometer sisi jalan dari arah Air Mancur hingga Denpom III/1 Bogor masih dalam proses lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor.

Atang mengkhawatirkan kualitas proyek pembangunan trotoar dan jalur sepeda itu tidak sesuai dengan kurun waktu pengerjaan itu. Kemudian yang kedua, Ketua DPRD itu menilai dari sisi administratif bisa jadi kendala, karena terlalu hati-hati dengan banyaknya tahapan adminstrasi dalam keuangan negara.

"Hati-hati bagus namun, bisa dibuat timeline dan SOP waktu penyelesaian untuk tiap jenjang sehingga terukur. Saat ini era digital. Sismonev dalam bentuk digital akan membantu," kata Atang.

Selanjutnya yang ketiga, sambung Atang, kemungkinan kekurangan sumber daya manusia (SDM). Baik secara kuantitas karena sudah lama tidak ada rekrutmen ASN teknis, ataupun juga kekurangan SDM yang handal dan pekerja keras.

Keempat, tahapan pekerjaan yang terdiri dari perencanaan sampai dengan tahapan. Hal ini dapat memperlama proses. Namun, kalau ada sistem yang baik, diyakini bisa dipercepat dan dipantau sesuai indikator kinerja masing-masing.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement