Jokowi Kesal Ratusan Triliun Anggaran Daerah Belum Terserap
Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Bayu Hermawan
Presiden Joko Widodo | Foto: Republika/Edwin Putranto
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan masih ada Rp226 triliun anggaran yang belum diserap oleh pemerintah daerah. Jokowi mengingatkan kepada para kepala daerah untuk menyerap dan merealisasikan anggaran daerah tersebut sebelum mengejar investor untuk berinvestasi.
"Para gubernur, bupati, dan wali kota, masih ada tadi pagi saya cek ke Menkeu, masih ada berapa uang yang ada di bank? Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi tidak turun, justru naik," ujar Jokowi di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia saat peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional dan anugerah layanan investasi tahun 2021 di The Ritz-Carlton Pasific Place, Jakarta, Rabu (24/11).
"Saya dulu peringatkan di Oktober, seingat saya Rp 170 (triliun). Ini justru naik menjadi Rp 226 triliun. Ini perlu saya ingatkan," tegasnya.
Jokowi meminta agar anggaran tersebut segera diserap dan direalisasikan terlebih dahulu sebelum mengejar investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sebab menurut dia, jumlah anggaran yang belum terserap tersebut sangat besar.
"Uang kita sendiri saja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk. Logikanya gak kena. Uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera, habis waduh udah gak ada APBD, APBN udah gak ada, baru mencari investor untuk uang datang. Logika ekonominya seperti itu," ungkapnya.
Presiden mengatakan, jika anggaran daerah dapat segera direalisasikan dan kemudian membuka investasi maka akan memberikan dampak yang berlipat baik bagi daerah maupun negara. Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan defisit APBN saat ini mencapai Rp 548 triliun.
"Sebagian dari APBN itu dikirim ditransfer ke daerah sebanyak Rp 642 triliun, baik ke provinsi, ke kabupaten, dan ke kota. Uangnya ada di APBD bapak ibu dan saudara semuanya. Ada di APBD provinsi, ada di APBD kabupaten, ada di APBD kota," katanya.
Karena itu, ia ingin agar daerah segera menggunakan dana tersebut. Jokowi juga meminta agar baik kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah meninggalkan ego sektoral dan memiliki visi dan keinginan yang sama untuk memajukan daerah maupun Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
