REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Organisasi Kemasyarakatan Pro Jokowi (Projo) meminta aparat hukum menyelidiki terkait temuan vaksin Covid-19 kedaluarsa. Kasus vaksin kedaluarsa ini seperti yang ditemukan di Kudus, pada awal November 2021.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya kekhawatiran di tengah masyarakat. Bendahara Umum DPP Projo, Panel Barus menyatakan, penyelidikan diperlukan untuk menelisik ada atau tidaknya unsur kesengajaan.
"Akhir-akhir ini ada keresahan di masyarakat terkait vaksin kedaluarsa. Kami meminta aparat hukum menyikapi vaksin kedaluarsa ini untuk menelisik lebih jauh apakah ada unsur kesengajaan atau tidak," ujarnya di Surabaya, Rabu (24/11).
Panel menyatakan, hingga kini, belum diketahui penyebab pasti vaksin tersebut bisa kedaluarsa. Padahal, kata dia, ini menjadi satu bukti pengabaian terhadap hak rakyat.
Karena vaksin gratis adalah hak rakyat. Ketika ada vaksin kedaluarsa, menurutnya, adalah pemborosan.
"Karena vaksin ini dibeli menggunakan uang negara. Dalam bentuk lain ini juga bagian dari penghianatan kalau vaksin ini kedaluarsa," ujarnya.
Panel juga menyoroti mulai mengendurnya vaksinasi Covid-19 dalam dua bulan terakhir. Mengendurnya program vaksinasi dirasanya menjadi salah satu penyebab vaksin Covid-19 kedaluarsa, karena lebih lama mengendap di gudang.
Padahal, kata dia, vaksinasi menjadi salah satu upaya efektif mencegak munculnya gelombang ketiga Covid-19. "Apalagi ini menjelang Nataru. Saya pikir ini tidak boleh berhenti, harus terus digenjot karena terbukti efektif sebagai salah satu cara dalam penanganan pandemi Covid-19," ujarnya.
Dalam upaya menggencarkan kembali program vaksinasi Covid-19, Projo tengah menggeber penyuntikan vaksin Covid-19 di Jatim. Ada 12 daerah yang menjadi sasarannya, yakni Tuban, Bojonegoro, Gresik, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Banyuwangi, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Tulungaagung. Kesemua daerah tersebut dipilih karena capaiannya masih rendah.
"Serentak pada 24 dan 25 November 2021. Ini untuk dosis pertama. Kita laksanakan serentak di 12 kabupaten di Jatim. Terget sasaran 12 ribuan orang," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika