REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel pada Rabu (24/11) memberikan persetujuan awal untuk membangun ribuan pemukiman bagi pemukim Yahudi di wilayah batas-batas kota di sekitar Yerusalem. Israel mengabaikan desakan internasional, termasuk PBB, untuk menghentikan pembangunan permukiman.
Wakil Wali Kota Yerusalem, Arieh King, mengatakan, rencananya Israel akan membangun 3.000 rumah. Pembangunan ini untuk menambah rencana 6000 permukiman baru. Namun rencana tersebut masih membutuhkan persetujuan lebih lanjut.
Pembangunan permukiman pemukim Yahudi akan dilakukan di atas tanah yang terletak di perbatasan Tepi Barat, dekat kota pusat Palestina, Ramallah. Pemerintah kota Yerusalem menggambarkan permukiman itu sebagai lingkungan timur baru di situs yang pernah menjadi bandara, atau dikenal oleh orang Israel sebagai Atarot.
Namun sebaliknya bagi Palestina, pembangunan ini hanyalah strategi Israel untuk mengusai tanah mereka. Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam rencana pembangunan tersebut. “Rencana pemukiman ini bertujuan untuk mengakhiri pemisahan Yerusalem dari daerah terpencil kami di Palestina, dalam upaya untuk menjadikan wilayah Yahudi dan mencaploknya,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan, dilansir Alarabiya, Kamis (25/11).
Palestina mendesak AS dan negara lain untuk campur tangan dalam menghentikan proyek dan rencana kolonial ini. Kedutaan Besar AS di Yerusalem belum memberikan komentar terkait hal tersebut.