Jumat 26 Nov 2021 04:55 WIB

Guru Honorer: Kami Ingin Segera Diangkat PPPK, Pak!

Guru honorer berharap pemerintah mengangkatnya menjadi guru berstatus PPPK.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Mas Alamil Huda
Sejumlah guru dari berbagai forum guru melakukan aksi Indonesia Darurat Guru PNS di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monpera), Kota Bandung, Kamis (25/11). Guru honorer berharap diangkat menjadi guru berstatus PPPK.
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Sejumlah guru dari berbagai forum guru melakukan aksi Indonesia Darurat Guru PNS di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monpera), Kota Bandung, Kamis (25/11). Guru honorer berharap diangkat menjadi guru berstatus PPPK.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, berkunjung ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Margasari 3 Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam peringatan Hari Guru Nasional, Kamis (25/11). Di hadapan kepala sekolah, staf sekolah, guru PNS, dan guru honorer, Huda meminta masukan terkait rekrutmen penerimaan kuota satu juta guru melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kalau guru apa yang ingin dikasih masukan terkait rekrutmen penerimaan kuota satu juta guru PPPK?," tanya Syaiful Huda sebagaimana siaran pers tertulis, Kamis (25/11). Serempak, sejumlah guru yang hadir dalam perbincangan itu menjawab, "Kami ingin segera diangkat (PPPK), Pak".

Baca Juga

Dalam kesempatan tersebut Kepala Sekolah SDN Margasari 3, Sukanta, meminta pemerintah memepertimbangkan masa pengabdian dalam rekrutmen PPPK ini. "Kami berharap dalam seleksi PPPK ini yang dilihat bukan hanya kepintaran dan kehebatannya dalam akademis saja, yang penting dilihat masa kerjanya, umpamanya yang mau dinaikin yang masa kerjanya lima tahun ke atas, ya sudah itu saja yang diangkat," papar Sukanta.

Menjawab keluhan ini, Huda menyampaikan permohonan maaf kepada guru honorer mengenai rekrutmen PPPK yang dinilai masih rumit. "Kita sedang terus berusaha memperbaiki ini. Kita juga terus berjuang mendorong pemerintah untuk berpihak pada guru, karena tidak cukup jika hanya dalam posisi netral," kata Huda .

"Nanti di seleksi PPPK tahap kedua ini akan kami afirmasi karena nilai pengabdian akan kita masukan, selanjutnya aspirasi materi akan kita sederhanakan," imbuhnya. Huda bersama rombongan didampingi pihak sekolah berkeliling melihat sudut-sudut sekolah.

Huda juga menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan asesmen secara nasional untuk memotret fenomena learning lost yang terjadi akibat pandemi Covid-19. "Tadi dapat banyak keluhan mengenai learning lost ini, nanti kita akang tampung sebagai agenda perbaikan untuk pendidikan kita ke depan, kita juga akan diskusikan dengan pihak Kemendikbud," katanya.

Huda mengatakan, formasi guru di SDN Margasari 3 ini terdiri dari empat guru PNS, dan tujuh guru honorer ini belum mendapat kuota PPPK pada tahun ini. "Dan kebetulan di sekolah ini tidak ada kuota guru PPPK, tahun depan kita berharap ada kuota PPPK dari sekolah ini," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement