REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan perlu ada kesamaan standard halal internasional. "Ini penting agar ada kesamaan dan saling percaya di antara lembaga pemberi sertifikat halal di seluruh dunia," katanya, Jumat, 26 November 2021.
Hal itu ia ungkapkan saat mengikuti World Halal Expo 2021 dan World Halal Summit di Istanbul, Turki. Kegiatan ini kerja sama Organization of Islamic Cooperation (OIC), The Islamic Centre for Development of Trade (ICDT), dan Standard and Metrology for Islamic Countries (SMIC). Gobel diundang oleh Presiden World Halal Summit Council untuk mengikuti kegiatan ini. Dalam kunjungan ini ia didampingi oleh anggota DPR dari PPP, Muhammad Amir Uskara, dan anggota DPR dari Partai Nasdem, Charles Meikyansyah. Hadir pula Kepala Badan Standardisasi Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Doddy Rahady dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono.
Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengatakan potensi pasar dunia mencapai 7 triliun dolar AS. "Ini pasar yang besar dan menarik secara ekonomi," katanya. Pasar halal itu, katanya, mencakup produk makanan, tekstil, pariwisata, kosmetika, obat-obatan, dan lain-lain.
Menurut Gobel, negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia serta lembaga-lembaga pemberi sertifikat halal di seluruh dunia harus duduk bersama untuk membangun kesamaan prosedur, ukuran, dan metode pengujian halal. "Harus diakui saat ini masih ada perbedaan-perbedaan di antara negara-negara atau lembaga-lembaga pemberi sertifikat halal tentang hal-hal tadi," katanya.
Dalam expo itu juga ada pameran produk halal yang diikuti negara-negara di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia membangun stan khusus yang diikuti UMKM dari berbagai daerah. Ada herbal, makanan, maupun produk tekstil.
"Permintaan produk halal terus meningkat dan Indonesia merupakan salah satu pasar produk halal terbesar di dunia," kata Gobel.
Dengan sekitar 1,8 miliar penduduk muslim di dunia, kata dia, terdapat potensi belanja produk halal yang besar dengan tingkat konsumsi yang tumbuh rata-rata 6,2 persen pada 2018-2024. Perdagangan produk halal juga dapat mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1-3 persen.
Gobel mengatakan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus banyak belajar agar tidak hanya menjadi pasar produk halal dunia, tapi juga menjadi pemain atau produsen utama.
Oleh karena itulah, lanjut dia, ia menghadiri 8th OIC Halal Expo dan 7th World Halal Summit di Turki yang pada ajang sebelumnya dihadiri oleh 34.865 pengunjung dari 94 negara dengan 378 peserta dari 35 negara, sementara World Halal Summit ke-6 diselenggarakan hibrid dengan 61 pembicara dari 15 negara berbeda.
Rachmat Gobel juga mengatakan ingin melihat langsung pengembangan industri produk halal di Turki. Bagaimana negara itu mampu membangun industri halal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)-nya dengan kemampuan teknologi yang dimiliki negara itu.
"Banyak negara Islam lainnya yang memproduksi produk halal, namun Turki merupakan negara dengan mayoritas muslim yang mampu membangun industri, bukan sekadar membangun pabrik, sehingga struktur industri, terutama industri halalnya, kuat," ujar Rachmat Gobel.
Kalau perlu, lanjut dia, untuk mengembangkan industri halal di dalam negeri, Indonesia bekerja sama dengan Turki atau negara muslim lainnya yang hadir pada ajang tersebut.
Menurut dia, keberhasilan Turki mengembangkan industri dan produk halal juga tidak lepas dari kemampuan negara itu membangun pariwisatanya, terutama pariwisata religi, dimana banyak peninggalan kejayaan Islam Turki Usmani berada di negara tersebut.
"Kami berharap kunjungan kerja kali ini akan bermanfaat untuk mengembangkan industri dan produk halal di Indonesia dan memperkuat kerja sama produk halal dengan negara muslim lainnya di dunia," ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi XI M Amir Uskara yang ikut mendampingi kunjungan Gobel mengatakan pemerintah perlu memberi dukungan yang lebih serius pada pengembangan produk halal di Indonesia, baik berupa insentif langsung maupun stimulus kepada UMKM untuk membangun produk halal.
Hal senada dikemukakan Charles Meikyansyah. Ia mengatakan pengembangan produk halal harus dibangun dalam bingkai ekosistem ekonomi syariah yang jelas, agar bisa tumbuh optimal, di samping mempesiapkan sumber daya manusia hingga teknologi dan dukungan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika