REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan memperkuat pasukan pertahanan untuk melindungi negara di tengah meningkatnya ancaman China dan Korea Utara. Kishida mengatakan, situasi keamanan di Jepang berubah lebih cepat dari sebelumnya.
“Saya akan mempertimbangkan semua opsi, termasuk memiliki apa yang disebut kemampuan serangan pangkalan musuh, untuk mengejar penguatan kekuatan pertahanan yang diperlukan,” kata Kishida.
Kishida mengatakan, situasi keamanan di sekitar Jepang berubah dengan cepat dan lebih parah dari sebelumnya. Korea Utara beberapa kali melakukan menguji coba rudal balistik dan meningkatkan kemampuannya. Sementara China mengejar pembangunan militer dan aktivitas yang semakin asertif di wilayah tersebut.
"Lingkungan keamanan di sekitar Jepang telah berubah dengan cepat. Hal-hal yang dulu hanya terjadi dalam novel fiksi ilmiah adalah kenyataan hari ini," kata Kishida, yang menyampaikan tinjauannya di hadapan pasukan pertahanan di pangkalan militer Asaka, di utara Tokyo.
Kishida mengatakan, pemerintahnya akan memimpin diskusi untuk menentukan kebijakan apa yang dibutuhkan untuk melindungi kehidupan masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan militer, Kishida mengusulkan agar porsi anggaran militer diperbesar.
Pada Jumat, Kabinet Kishida menyetujui permintaan tambahan anggaran militer sebesar 770 miliar yen atau setara dengan 6,8 miliar dolar AS. Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mempercepat pembelian rudal, roket anti-kapal selam dan senjata lainnya di tengah meningkatnya kekhawatiran atas eskalasi kegiatan militer oleh China, Rusia, dan Korea Utara.
Permintaan penambahan anggaran tersebut masih menunggu persetujuan parlemen. Melalui dana tambahan tersebut, anggaran pertahanan Jepang tahun ini naik 15 persen dari 5,31 triliun yen pada tahun 2020, menjadi lebih dari 6,1 triliun yen atau 53,2 miliar dolar AS. Ini merupakan rekor tambahan anggaran pertahanan tertinggi bagi militer Jepang.
Kishida mengatakan, dia terbuka untuk meningkatkan pengeluaran militer Jepang untuk mengatasi lingkungan keamanan yang memburuk. Para kritikus mengatakan, Jepang harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk perawatan kesehatan dan layanan lainnya. Karena jumlah populasi tua di Jepang cenderung lebih banyak ketimbang populasi produktif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika