REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Perdana Menteri Afghanistan dari Taliban, Mohammed Hassan Akhund, membela aturan kelompok itu dengan mengatakan kelompok itu tidak dapat disalahkan atas krisis ekonomi yang memburuk. Pernyataan ini menjadi  pidato publik pertama yang disiarkan melalui audio di media pemerintah pada Sabtu (27/11).

Taliban diklaim sedang bekerja untuk memperbaiki korupsi pemerintah yang digulingkan. Akhund juga menepis tekanan internasional untuk pembentukan Kabinet yang lebih inklusif.

Audio Akhund berdurasi setengah jam ini mengatakan masalah pengangguran yang memburuk dan krisis keuangan telah dimulai di bawah pemerintah sebelumnya yang didukung Amerika Serikat (AS). Dia menambahkan bahwa warga Afghanistan seharusnya tidak percaya klaim bahwa Taliban harus disalahkan.

"Negara, waspadalah. Yang tersisa dari pemerintahan sebelumnya dalam persembunyian menyebabkan kecemasan, menyesatkan rakyat untuk tidak mempercayai pemerintah mereka," kata Akhund.

Pemerintah yang digulingkan, menurut Akhund, telah menjalankan sistem terlemah di dunia dengan menunjuk pada korupsi yang merajalela. Sebaliknya, Taliban menghilangkan korupsi dan telah membawa keamanan di seluruh negeri.

"Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Kami bekerja lembur di setiap departemen," kata Akhund.

Akhund menambahkan bahwa kelompok tersebut telah membentuk komite untuk mencoba menyelesaikan krisis ekonomi dan membayar gaji kepada pegawai pemerintah yang sebagian besar tidak dibayar selama berbulan-bulan. Dia mendesak orang-orang untuk berdoa untuk mengakhiri kelaparan, yang disebutnya ujian dari Tuhan, setelah orang-orang memberontak melawan-Nya.

Pejabat PBB telah memperingatkan krisis kemanusiaan dengan jutaan warga Afghanistan jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan dan menghadapi kelaparan. Afghanistan telah dilanda salah satu kelaparan terburuk dalam beberapa dekade dan keruntuhan ekonomi berarti banyak orang tidak mampu membeli makanan.

Selain masalah ekonomi, Akhund menolak tuntutan keterwakilan dari berbagai pihak dalam pemerintahan Afghanistan. Dia mengatakan pemerintah memiliki anggota dari seluruh negeri.

Dia bersikeras Afghanistan dalam kepemimpinan Taliban telah menyelamatkan martabat perempuan. Semua menteri di Kabinet saat ini berasal dari jajaran Taliban. Taliban belum sepenuhnya melarang perempuan dari ruang publik seperti pemerintahan mereka sebelumnya di akhir 1990-an. Namun, kelompok ini telah memerintahkan sebagian besar pegawai pemerintah perempuan untuk tidak datang bekerja dan tidak membiarkan gadis sekolah menengah kembali ke sekolah, meskipun mereka mengizinkan gadis-gadis yang lebih muda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika