REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG----Jaringan Survei Pemuda Pelajar (JSPP), sebuah lembaga survei/riset yang dibentuk oleh sekelompok anak muda yang aktif di berbagai komunitas dan organisasi di Jawa Barat beberapa tahun kebelakang dengan semangat ingin mendekatkan jarak aspirasi antara masyarakat dengan pemangku kebijakan.
Menurut Direktur JSPP Muhamad Salman Ramdhani, baru-baru ini JSPP telah melaksanakan kegiatan Survei Evaluasi Tiga Tahun Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 18-23 November 2021.
Survei ini dilaksanakan, kata dia, agar pandangan kritis masyarakat dapat tersampaikan secara luas kepada publik dan khususnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pada periode kepemimpinan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum ini telah berjalan selama 3 (tiga) tahun.
“Maka dari itu pembahasan survei ini terdiri tingkat kinerja Pemprov Jabar secara keseluruhan, Gubernur dan Wakil Gubernur hingga Organisasi Perangkat Daerah, BUMD dan ketercapaian program-program Jabar Juara Lahir Batin," ujar Salman, Selasa (30/11).
Salman menjelaskan, pengumpulan data dilakukan dengan sampel 800 responden dari total jumlah populasi masyarakat yang telah memiliki hak pilih dan terdapat di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dengan tingkat margin of error 3,53 persen. Responden ditentukan dengan metode Multistage Random Sampling dengan kedalaman hingga tingkat Rukun Warga (RW). Kegiatan survei ini juga kami lakukan bekerja sama dengan Rectoverso Institute.
Menurut Peneliti senior Rectoversi Institute, Romdin Azhar, Kinerja Pemprov Jabar secara umum menurut masyarakat, berada dikategori rendah. Karena, hanya 51 persen saja yang menyatakan kinerja pemprov baik. Sisanya banyak menjawab tidak tahu.
"Ini menandakan bahwa hampir setengah masyarakat tidak tahu atau bahkan tidak pernah merasakan programprogram Pemprov Jabar," katanya.
Hal itu, kata dia, terlihat dari fenomena jomplang antara popularitas gubernur dengan para pembantu gubernur (Sekda, Asda, Kepala Biro/ OPD), rentang popularitas ini harus terus diupayakan agar tidak terlalu jauh.
“Orang-orang dekat Gubernur harus meningkatkan dirinya agar lebih dikenal, lebih mampu memahami dan lebih giat mengimplementasikan visi dan araharah gagasan Gubernur Ridwan Kamil”. Begitupun dengan “Gubernur juga secara rutin harus lebih mendekatkan, mengenalkan, dan mengarahkan lebih tegas para pimpinan OPD tersebut," paparnya.
Romdin mengatakan, terkait program unggulan, ada beberapa yang sudah cukup dikenal dan diterima masyarakat. Namun, perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih baik. Misalnya, Gerakan Maghrib Mengaji atau Satu Desa Satu Hafidz, sebagai sebuah gerakan yang mungkin anggarannya sangat terbatas tapi popularitas di masyarakat cukup tinggi dibanding program lainnya yang memiliki anggaran miliaran dan bahkan triliunan.
“Program-program popular, dapat dikembangkan agar dikelola lebih profesional, memberi manfaat lebih besar, dan mendapat perhatian dan porsi anggaran yang lebih memadai," katanya.
Berdasarkan hasil survei, kata dia, terdapat 10 besar program unggulan jabar terpopuler. Yakni, Petani Milenial (16,9 persen), Maghrib Mengaji (16,3 persem), 1 Daerah 1 Pariwisata Baru (14,8 persen), Bandros / Bus Wisata (12,5 persen), Citarum Kita Juara (10,3 persen), Satu Desa Satu Hafidz (9,9 persen), Mobil Siaga Desa (9,6 persen), Pikobar (9,4 persen), Patriot Desa (9,4 persen) dan Pembudidaya Ikan Milenial (8,1 persen).
"Untuk kinerja, temuan yang kami dapatkan di antaranya; hanya 51,3 persen masyarakat yang menilai kinerja Pemprov Jabar Baik. Adapun kinerja perorangan sebesar 58 persen," katanya.
Masyarakat, kata dia, menilai kinerja Gubernur baik, lebih tinggi sedikit dari kinerja keseluruhan Pemprov.
Sedangkan yang menilai kinerja Wakil Gubernur Baik, kata dia, sangat sedikit yakni hanya sebesar 26,1 persen. Serta yang menilai kinerja Sekda Jabar Baik hanya sebesar 28,6 persen.
Untuk tingkat kebanggaan, kata dia, masyarakat Jawa Barat menyatakan bangga memilki Gubenur Ridwan Kamil sebesar 68,5 persen dan menyatakan bangga memiliki Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum sebesar 38,5 persen.
Menurutnya, tingkat popularitas pejabat perangkat daerah pemerintah provinsi Jawa Barat secara umum semua tergolong rendah. Adapun pejabat pemprov yang ter populer adalah Setiawan Wangsaatmaja Sekda Jabar sebesar 4,4 persen, R Nina Susana Kepala Dinas Kesehatan 4,3 persen, Kepala Dinas Sosial Dodo Suhendar sebesar 3,6 persen, Dedi Supandi Kepala Dinas Pendidikan sebesar 3,5 persen, Ahmad Hadadi Kepala Dinas Perpustakaan 3,1 persen, dan Dady Iskandar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3,1 persen.
"Pejabat lainnya memiliki popularitas di bawah 3 persen," katanya.
Terkait masalah-masalah utama yang sedang dirasakan, kata dia, dalam urutan lima besar yang didapatkan, masyarakat menyakatan yaitu Susah Lapangan Kerja (24,7 persen), Harga-harga Mahal (23,3 persen), Jalan Rusak (11,3 persen), Banjir (7,2 persen) dan Generasi Muda /Banyak Main Gadget (5,4 persen).
Semua OPD Pemprov Jabar, kata dia, harus dimobilisasi bersama-sama untuk menggempur permasalahan ini, seperti halnya saat covid 19, semua OPD bergerak membantu menangani pandemi. Saat ini pun, semuanya harus bergerak untuk memberi kontribusi dan solusi penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang sangat dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat tersebut.
“Program bukan sekedar program dan aktivitas seremonial yang menghabiskan anggaran tetapi program juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Jawa Barat," katanya.
Terakhir pada segmen suksesi kepemimpinan, terdapat lima besar tingkat elektabilitas Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil (59,6 persen), Dedi Mulyadi (19,9 persen), Aa Gym (4,6 persen), Dedy Mizwar (4,4 persen) dan Dessy Ratnasari (1,88 perasen).
Kemudian tingkat, kata dia, elektabilitas Wakil Gubernur yaitu Dedi Mulyadi (32,6 persen), Deddy Mizwar (10,8 persen), Uu Ruzhanul Ulum (9,8 persen), Dessy Ratnasari (9,1 persen) dan Aa Gym (6,1 persen) .
Ikuti Whatsapp Channel Republika