REPUBLIKA.CO.ID, BRIDGETOWN -- Barbados mencopot Ratu Elizabeth dari jabatan kepala negara. Dalam bentuk republik, kini kepala negara Barbados adalah presiden. Perubahan bersejarah ini menyingkirkan sisa-sisa kolonialisme 400 tahun yang lalu sejak pertama kali kapal-kapal Inggris berlabuh di kepulauan Karibia.
Pada Selasa (30/11) Barbados menjadi republik termuda di dunia. Ribuan orang bersorak di atas Chamberlain Bridge di Ibukota Bridgetown. Sementara di Alun-alun Pahlawan terdengar 21 tembakan penghormatan yang disusul lagu kebangsaan.
Putra Mahkota Kerajaan Inggris, Pangeran Charles, turut menghadiri upacara pembentukan republik. Langkah Barbados mendorong diskusi mengenai proposal serupa dari bekas-bekas jajahan Inggris. Perdana Menteri Mia Mottley, pemimpin gerakan republik Barbados, membantu memimpin upacara tersebut. "Malam ini malamnya!" demikian judul berita utama halaman depan surat kabar Daily Nation Barbados.
"Kami rakyat harus memberikan semangat dan subtansi Republik Barbados, kami harus membentuk masa depan, kami bersama satu sama lain dan penjaga bangsa, kami rakyat Barbados," kata Presiden Sandra Mason.
Barbados menyingkirkan Ratu Elizabeth dari takhta berkuasa untuk memutus hubungan dari sejarah kolonial. Elizabeth II masih punya takhta berkuasa di Inggris, Australia, Kanada, Jamaika, dan 11 negara lainnya.
"Pembentukan republik ini menawarkan permulaan baru, dari hari-hari gelap di masa lalu kami dan kekejaman perbudakan yang mengerikan yang akan menodai sejarah kita selamanya, rakyat di pulau ini menempa jalan mereka dengan ketabahan yang luar biasa," kata Pangeran Charles dalam pidatonya.
Perayaan pembentukan republik baru ini dimeriahkan dengan tarian dan musik Barbados lengkap dengan pidato berakhirnya kolonialisme. Perdana Menteri Mia Mottley menetapkan penyanyi Rihanna kelahiran Barbados sebagai pahlawan nasional.
Pembentukan republik ini dilakukan setelah 55 tahun sejak Barbados merdeka. Dengan ini Barbados memutus semua hubungan kolonial sejak kapal-kapal Inggris menetapkan pulau Karibia itu milik Raja James pada 1625.
Langkah Barbados mungkin mendorong bekas-bekas jajahan Inggris lainnya untuk memutus hubungan dengan monarki. Terutama menandai hampir 70 tahun Ratu Elizabeth berkuasa dan aksesi Charles di masa depan. "Tutup halaman kolonial ini, beberapa tumbuh dengan bodohnya di bawah Union Jack, tersesat di kastil kulit mereka," kata penyair Barbados, Winston Farrell.
"Ini tentang kami, yang bangkit dari ladang tebu, merebut kembali sejarah kami, akhir semua yang ia inginkan, letakkan Bajan di sana," tambahnya.
Pidato Pangeran Charles menekankan berlanjutnya persahabatan antara dua negara. Ia mengakui kengerian yang disebabkan perdagangan budak lintas Atlantik. Inggris mengakui dosa perbudakan di masa lalu. Sejumlah warga Barbados menuntut kompensasi dari Inggris.
Aktivis David Denny turut merayakan pembentukan republik tapi ia mengatakan menolak kunjungan Pangeran Charles. Ia menegaskan keluarga kerajaan mendapat keuntungan dari perdagangan budak selama berabad-abad. "Gerakan kami juga ingin keluarga kerajaan membayar ganti rugi," kata Denny dalam sebuah wawancara di Bridgetown.
Penjajah Inggris mengirim budak Afrika yang ditangkap untuk bekerja di ladang tebu dan Barbados menjadi fokus perdagangan budak transatlantik yang brutal. Populasi Barbados saat ini di bawah 300 ribu, sebagian besar adalah keturunan Afrika.
Namun, sisi lain dari perayaan ini adalah perjuangan Barbados melawan inflasi karena gangguan rantai pasokan yang menaikkan harga dan harus mengimpor sebagian besar barang. Industri pariwisatanya, bagian penting dari ekonomi, masih belum pulih dari pembatasan perjalanan virus corona sebelumnya.
Terakhir kali ratu digulingkan sebagai kepala negara adalah pada 1992 ketika Mauritius, sebuah pulau di Samudra Hindia, memproklamirkan dirinya sebagai republik. Pergeseran tersebut dapat memicu diskusi tentang proposal serupa di bekas koloni Inggris lainnya yang memiliki Ratu Elizabeth II sebagai penguasa, yang meliputi Jamaika, Australia, dan Kanada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika