REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Kepemimpinan Taliban berupaya agar negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS) mencabut sanksi dan mencairkan aset milik Afghanistan. Permintaan itu diajukan oleh Penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan Mawlawi Amir Khan Muttaqi kepada Perwakilan Khusus AS untuk Afghanistan, Thomas West, selama pertemuan dua hari di ibukota Qatar, Doha.

"Pihak Afghanistan meyakinkan mereka tentang keamanan, mendesak pencairan segera dana cadangan Afghanistan tanpa syarat, mengakhiri sanksi dan daftar hitam, serta memutuskan masalah kemanusiaan dari pertimbangan politik," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Abdul Qahar Balkhi, dilansir Middle East Monitor, Rabu (1/12).

Balkhi mengatakan kedua belah pihak mengadakan diskusi rinci tentang masalah politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kemanusiaan. Termasuk diskusi tentang fasilitas yang diperlukan di perbankan dan ketersediaan likuiditas.

“Kelompok teknis dari kedua belah pihak juga mengadakan pertemuan terpisah untuk kemajuan yang lebih baik lagi. Secara keseluruhan sesi itu berjalan positif dan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pertemuan seperti itu ke depan," ujar Balkhi.

Sebelum pertemuan, Muttaqi menulis surat terbuka kepada anggota kongres AS. Dalam surat tersebut, Muttaqi mendesak mereka untuk mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab dalam mengatasi krisis kemanusiaan dan ekonomi yang sedang berlangsung di Afghanistan.

Di sisi lain, Washington telah menjelaskan kepada Taliban jika mereka memilih pengambilalihan militer ketimbang negosiasi maka bantuan kemanusiaan oleh komunitas internasional akan berhenti. Krisis ekonomi menyebabkan Afghanistan sangat bergantung pada bantuan internasional untuk memenuhi kebutuhan warganya.

"Memang benar bahwa masalah ekonomi telah diwarisi oleh kepemimpinan baru. Jadi, setiap orang harus memenuhi tanggung jawab mereka sendiri untuk mengatasi masalah ini," kata Balkhi menanggapi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika