REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sudah menyiapkan perencanaan untuk membatasi mobilisasi saat masa libur Natal dan Tahun Baru (2021/2022). Rencananya, jumlah penerbangan saat periode tersebut akan dibatasi.
“Pengendalian transportasi udara mematuhi ketentuan. Akan ada pembatasan frekuensi penerbangan dan pemeriksaan ketat syarat perjalanan,” kata Budi Karya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (1/12).
Sebelumnya, Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin juga sudah mengungkapkan adanya rencana pembatasan frekuensi penerbangan saat libur akhir tahun. Awaluddin mengatakan, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang pesawat saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2021/2022, penjualan tiket pesawat akan dibatasi.
“Ini nanti kami sudah bicara dengan regulator, sequencenya kami atur. Sudah kami usulkan dan suah kami bahas,” kata Awaluddin saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (25/11).
Awaluddin menjelaskan hal tersebut diupayakan untuk melakukan pendistribusian pergerakan penumpang dan pesawat. Dengan begitu, Awaluddin mengharapkan, maskapai tidak menjual tiket menumpuk pada satu titik seperti hanya peak days saja.
Untuk itu pembatasan dan pengaturan penjualan tiket akan dilakukan. “Pendistribusian penjualan tiket lebih landai. Ada pembatasan penjualan per hari. Di luar konteks jumlah hari tertentu sudah ditutup. Dibuka lagi besok,” ungkap Awaluddin.
Dengan begitu, Awaluddin menilai dampaknya akan lebih baik kepada calon penumpang. Dia menuturkan, calon penumpang akan bepergian dengan sistem yang sudah diatur dengan baik selain adanya penambahan penerbangan.
“Itu mekanisme yang menurut kami lebih relatif sinkron dengan kebutuhan masyarakat, operasi bandara, dan maskapai juga bisa diatur,” tutur Awaluddin.
Meskipun begitu, Awaluddin mengatakan saat ini seperti di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta kapasitasnya masih longgar. Awaluddin menuturkan, kapasitas di Bandara Soekarno-Hatta masih sekitar 40 ribu hingga 50 ribu per hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika