REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Timur Tengah Tor Wennesland memperingatkan bahwa eskalasi kekerasan mematikan lainnya bisa terjadi di Israel dan Palestina. Kondisi ini bisa terjadi ketika tidak ada tindakan cepat dan tegas mengatasi pendorong utama konflik Israel-Palestina.
Wennesland mengatakan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB bahwa penting bagi para pihak untuk menenangkan keadaan di lapangan. Mereka perlu mengurangi kekerasan di seluruh wilayah Palestina, menghindari langkah-langkah sepihak termasuk pembangunan pemukiman baru Israel.
Selain itu, Wennesland pun menekankan perlunya memperkuat gencatan senjata yang mengakhiri konflik 11 hari antara Israel dan Hamas pada Mei. Dia juga menyerukan tindakan segera untuk mengatasi krisis fiskal dan ekonomi yang parah yang mengancam stabilitas institusi Palestina di Tepi Barat.
"Bahkan paket keuangan penuh dan segera mungkin tidak cukup atau datang cukup cepat, jika ada untuk membantu menahan konsekuensi dari situasi saat ini," ujar Wennesland.
Wennesland mengatakan kepada wartawan, ada konsensus luas di antara 15 anggota DK PBB bahwa untuk mencegah kemungkinan konflik yang akan segera terjadi perlu ada dorongan balik pada kegiatan di dalam dan sekitar Yerusalem dan Tepi Barat. Stabilitas keuangan untuk Otoritas Palestina pun diperlukan, sehingga dapat membayar gaji, ditambah penghentian aktivitas penyelesaian.
Sebagai koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Wennesland mewakili PBB pada pertemuan langsung pertama dalam dua tahun Quartet Timur Tengah pada 18 November di ibukota Norwegia, Oslo. Sebuah pernyataan dari PBB, Amerika Serikat (AS), Rusia dan Uni Eropa (UE) itu mendesak Israel dan Palestina untuk mengatasi kekerasan yang sedang berlangsung, pemukiman, dan krisis fiskal yang tidak dapat dipertahankan di dalam Otoritas Palestina.
Palestina telah mencari negara merdeka di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem timur, wilayah yang direbut oleh Israel dalam perang 1967. Israel menarik diri dari Gaza pada 2005 tetapi memberlakukan blokade yang melumpuhkan ketika kelompok Hamas merebut kekuasaan dari pasukan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 2007.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky juga memperingatkan risiko permusuhan skala besar seperti konflik Israel-Hamas pada Mei. Dia meminta masyarakat internasional untuk segera memastikan stabilitas di lapangan, memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina, dan menciptakan kondisi untuk melanjutkan negosiasi damai.
Polyansky mengatakan Quartet yang didirikan pada 2002 adalah satu-satunya badan yang diakui secara internasional untuk membawa proses perdamaian Timur Tengah kembali ke jalurnya. Ini telah dikritik karena kegagalannya untuk membuat Israel atau Otoritas Palestina mengubah kebijakan dan menegosiasikan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade.
Ikuti Whatsapp Channel Republika