Jumat 03 Dec 2021 00:07 WIB

Rizal Ramli: NU Jangan Sampai Jadi Organisasi Pelat Merah

Rizal Ramli menilai NU mampu berdiri secara objektif dalam menilai pemerintah.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kanan) disaksikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kanan), ekonom Rizal Ramli (kiri) dan Direktur INFID Sugeng Bahagijo (kedua kiri) menyampaikan pemaparan saat Halaqah Satu Abad NU di DPP PKB, Jakarta, Kamis (2/12/2021). Acara tersebut mengusung tema Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi Nahdliyin.
Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kanan) disaksikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kanan), ekonom Rizal Ramli (kiri) dan Direktur INFID Sugeng Bahagijo (kedua kiri) menyampaikan pemaparan saat Halaqah Satu Abad NU di DPP PKB, Jakarta, Kamis (2/12/2021). Acara tersebut mengusung tema Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi Nahdliyin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan menteri keuangan, Rizal Ramli menilai, Nahdlatul Ulama (NU) adalah kendaraan besar masyarakat muslim Indonesia yang harus berjalan sebagai kekuatan sipil. Tanpa perlu ada keterikatan dengan pemerintah atau dia mengananalogikannya sebagai plat merah.

"Kalau saya bilang, NU itu kendaraan pelat hitam artinya organisasi masyarakat, jadi jangan sampai NU jadi mobil pelat merah," ujar Rizal Ramli di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (2/12).

Baca Juga

Dalam pandangannya, NU mampu berdiri secara objektif dalam menilai pemerintah. Baik ketika memberikan pujian maupun kritik atas kinerja pemerintah selama ini.

"Bahwa NU, kalau pemerintah bagus wajib hukum dipuji, kalau tidak bagus wajib kita katakan itu tidak benar. Menurut hemat saya itu yang membuat NU besar," ujar Rizal Ramli.

Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyampaikan salah satu kehebatan NU. Salah satunya adalah sistem dalam memajukan perekonomian umat Islam di Indonesia.

Bahkan, ia menganalogikan NU seperti perusahaan waralaba di sektor makanan cepat saji, McDonald. Pasalnya McDonald tak dimiliki oleh satu orang, tetapi menghasilkan lebih banyak dampak ke masyarakat.

"Kalau NU itu kaya franchise, McDonald, semua itu McDonald itu adalah yang punya beda-beda, tapi sistemnya yang terbaik dan teruji," ujar JK.

Hal tersebut tercermin dari banyaknya pondok pesantren yang dimiliki oleh orang-orang NU, tapi tak menjadi milik organisasi masyarakat (ormas) tersebut. Namun, dari pesantren-pesantren tersebut berdampak positif kepada masyarakat.

"Bagaimana pesantren itu dididik, saya bilang orang-orang NU itu entrepreneurship-nya itu tinggi. Karena bisa dirikan pesantren ribuan tanpa campur tangan (pihak lain)," ujar JK.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement