REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Jerman membatasi mobilitas orang-orang yang tidak divaksinasi. Hal ini dilakukan Jerman demi menekan lonjakan kasus harian terkait penemuan varian Omicron.
Kanselir Angela Merkel dan penggantinya, Olaf Scholz, setuju dengan para pemimpin dari 16 negara bagian Jerman untuk melarang mereka yang tidak divaksinasi mengakses semua tempat umum, kecuali untuk keperluan yang penting seperti ke toko kelontong, apotek, dan toko roti. Mereka juga setuju untuk meloloskan undang-undang di parlemen nasional untuk mewajibkan vaksinasi COVID-19.
Guna menghindari penguncian yang dapat menggagalkan pemulihan ekonomi Jerman, pemerintah mengizinkan bisnis tetap terbuka untuk hampir 69 persen populasi yang divaksin sepenuhnya serta mereka yang terbukti telah pulih dari COVID-19.
"Situasinya sangat serius. Jumlah infeksi telah stabil, tetapi pada tingkat yang terlalu tinggi," kata Merkel dalam konferensi pers dengan Scholz, yang diperkirakan akan dipilih sebagai kanselir oleh Bundestag (majelis rendah) minggu depan, laman reuters melaporkan, Kamis (2/12).
Merkel mengatakan, komite etik akan diminta untuk merancang undang-undang untuk mewajibkan vaksinasi dan Bundestag akan memperdebatkan dan memberikan suara pada tindakan yang disengketakan paling lambat pada Februari. Pihak berwenang khawatir gelombang keempat COVID-19 berisiko membanjiri unit perawatan intensif dan pada Kamis itu mengakibatkan lebih dari 73.000 infeksi baru dan 388 kematian.
Tingkat vaksinasi Jerman yang di bawah 70 persen adalah sekitar rata-rata Uni Eropa, tetapi lebih rendah dari negara-negara seperti Portugal dan Irlandia. Ada tanda-tanda bahwa kurva yang menunjukkan infeksi baru mulai mendatar.
Menjinakkan virus akan menjadi prioritas utama bagi Scholz, dari Partai Sosial Demokrat yang akan memerintah bersama dengan Partai Hijau progresif dan Demokrat Bebas yang pro bisnis. Scholz, yang secara resmi akan mengambil alih kekuasaan minggu depan, mengatakan Jerman akan berusaha untuk memberikan 30 juta suntikan vaksin sebelum Natal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika