Jumat 03 Dec 2021 07:39 WIB

Gubernur Sugianto: Cegah Korupsi Butuh Fondasi Akhlak

Gubernur Sugianto ungkap Akhlak penting sebagai rambu-rambu supaya tidak menyimpang

Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menghadiri Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa. Acara berlangsung terpusat di Gedung Mahligai Pancasila Jl. Suprapto, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, Kamis (2/12).
Foto: Pemprov Kalteng
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menghadiri Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa. Acara berlangsung terpusat di Gedung Mahligai Pancasila Jl. Suprapto, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, Kamis (2/12).

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menghadiri Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa. Acara berlangsung terpusat di Gedung Mahligai Pancasila Jl. Suprapto, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, Kamis (2/12).

Seminar Nasional ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 yang bertema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”. Kegiatan ini diinisiasi oleh KPK bersama Pemerintah Pusat dan Daerah dihadiri secara langsung oleh Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, sejumlah Gubernur di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalteng, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur D.l. Yogyakarta serta Bupati/Walikota dan Unsur Forkopimda Prov. Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyatakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang cukup besar dalam menggunakan keuangan Negara baik dalam APBN maupun APBD. Setiap tahun anggaran untuk belanja barang dan jasa mencapai angka triliunan Rupiah. 

Pengadaan barang dan jasa dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, sektor kesehatan dan meningkatkan pelayanan serta membangun sektor-sektor lainnya.