REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Beras menjadi salah satu subsektor pertanian yang sensisitif dan vital dalam sistem pangan. Hal ini dapat dilihat pada kondisi pandemi Covid-19 yang telah melahirkan distrupsi pada sektor pangan.
Ketersediaan beras sangat diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Sehingga dipandang perlu untuk mengupayakan keberlanjutan perberasan nasional. Hal ini menjadi benang merah dari kegiatan FGD Kolaborasi Multipihak untuk pengembangan beras berkelanjutan.
“Pangan terutama beras tidak bisa dipandang secara sektoral, pangan meliputi multidimensi yg harus melibatkan multi-pihak, multi-keilmuan, dan lintas sektor. Forum ini merupakan ruang bagi bertemunya semua aspek itu agar pangan kita benar-benar dapat dipastikan terjangkau oleh rakyat, dan petani terus dpt menyediakan pangan dengan senang hati,” kata Said Abdullah, koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (1/12).
Wulan Metafuri, staff Direktur Pangan dan Pertanian BAPPENAS mengungkapkan bahwa tantangan ketahanan pangan terutama pada aspek akses pangan, kekurangan gizi, dan kelaparan harus dijawab dengan sistem pangan yang adil dan resilien. Ia menambahkan, sistem pangan yang demikian dapat dicapai melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Kemitraan multipihak perberasan nasional diwujudkan melalui platform beras berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan petani,” kata Wulan.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pertanian memaparkan upaya mereka dalam mewujudkan kepastian produksi dan akses pangan konsumen. Keduanya juga bersepakat bahwa forum multipihak perberasan nasional penting untuk dilihat.
“Pemerintah melalui akan menjamin kepastian hulu dan hilir pertanian sehingga tercipta kepastian pendapatan bagi petani. Pembangunan digital yang inklusif. petani dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Kemenko Perekonomian juga dapat mengkonsolidasikan praktik baik dalam forum perberasan nasional ini,” kata Muhammad Saifulloh, Asisten Deputi Pangan dan Bisnis Kemenko Perekonomian RI.
“Kementan telah menjalankan program Korporasi Petani dan Pro Pak Tani yang menjamin keberhasilan produksi dan keberlanjutan pemasaran. Kementan juga siap mereplikasi jika ada praktik baik kemitraan multipihak perberasan di daerah yang telah berhasil,” kata Rachmat M, Koordinator Padi Irigasi dan Rawa, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI.
Kegiatan FGD yang diikuti oleh lebih dari 50 orang ini juga melibatkan 20 dinas pertanian di berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten sempat mengungkapkan keberhasilannya dalam kemitraan multipihak perberasan melalui pengembangan varietas padi Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar.
Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ngawi juga menceritakan keberhasilannya dalam menggandeng berbagai pihak dalam pengembangan produk pertanian organik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika