REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 memiliki lebih banyak kontroversi dibanding prestasi. ICW menilai bahwa sudah ada banyak menemukan kontroversi tersebut dalam satu bulan terakhir.
"Rasanya Komisioner KPK periode 2019-2023 tidak henti-hentinya menghasilkan kontroversi di tengah masyarakat. Dalam satu bulan terakhir saja, setidaknya tiga Komisioner KPK telah bertindak serupa," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan, Jumat (3/12).
Dia menyebutkan, kontroversi dimulai saat Ketua KPK, Firli Bahuri melakukan pencitraan dengan menggembar-gemborkan hukuman mati bagi koruptor. Kontroversi selanjutnya dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron terkait peningkatan harta kekayaan yang sangat drastis.
Terakhir, Kurnia mengatakan, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata perihal kepala desa. Dalam peluncuran desa antikorupsi, Alexander mengatakan bahwa kepala desa bisa mengembalikan uang yang dikorupsi tanpa harus dipenjara lewat putusan pengadilan.
Menurut dia, langkah tersebut bisa dilakukan jika uang yang dikorupsi tidak bernilai besar. Alex menilai lebih tepat kalau kepala desa tersebut dipecat berdasarkan musyawarah yang melibatkan masyarakat setempat. Menurutnya, proses persidangan akan menghabiskan biaya yang lebih besar.
"Hingga saat ini ICW tidak memahami apa tujuan mereka menduduki jabatan sebagai Komisioner KPK. Memberantas korupsi atau hanya sekedar mencari sensasi dengan segala kontroversinya?" katanya.
