REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengaku akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Agendanya adalah untuk membahas berbagai hal, salah satunya terkait anggaran lembaga tersebut yang disebut telah dipotong.
"Kita hargai kesediaan Menteri Keuangan hadir ke MPR RI untuk berdiskusi tentang banyak hal, mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dengan MPR RI, bukanlah terkait masalah anggaran. Melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan," ujar Bamsoet lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (4/12).
MPR, kata Bamsoet, senantiasa mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara. Sekaligus mendukung pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional 2022.
"Di saat pemerintah mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi, MPR RI memperkuatnya dengan mengantisipasi dampak pandemi dari sisi ideologi, yakni dengan menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI," ujar Bamsoet.
Dalam perkembangannya, implementasi empat pilar dan konstitusi di sektor perekonomian merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, perlu adanya pemahaman kebangsaan di sektor perekonomian, khususnya terhadap ancaman neoliberalisme dalam perekonomian Indonesia.
Maraknya praktik neoliberalisme dalam perekonomian cenderung akan memancing reaksi perlawanan kalangan masyarakat. Dengan menggunakan pelbagai paham pemikiran, sehingga memunculkan pengerasan sosial yang bisa berpotensi ancaman bagi keutuhan NKRI.
MPR memandang perlu untuk terus memasyarakatkan dan mensosialisasikan empat pilar untuk menjaga keutuhan NKRI. Serta, menjalankan konstitusi sehari-hari terutama di bidang ekonomi dan mengamalkan Pancasila secara murni.
"MPR juga mendorong agar tahun 2022 mendatang merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk kian memperkenalkan Pancasila ke level dunia," ujar mantan Ketua DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika