Sabtu 04 Dec 2021 22:15 WIB

Partai Komunis China Kecam Demokrasi Amerika Serikat 

Partai Komunis China tuding demokrasi Amerika Serikat perparah Covid-19

Partai Komunis China tuding demokrasi Amerika Serikat perparah Covid-19. Ilustrasi Amerika Serikat China
Foto: AP / Andy Wong
Partai Komunis China tuding demokrasi Amerika Serikat perparah Covid-19. Ilustrasi Amerika Serikat China

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Partai Komunis China mencoba mengambil alih arti demokrasi Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (4/12).

Beijing mengkritik pertemuan puncak demokrasi global yang diselenggarakan oleh Presiden Joe Biden pekan depan dan memuji kebaikan sistem pemerintahannya.

Baca Juga

Wakil Direktur Kantor Penelitian Kebijakan Partai Komunis, Tian Peiyan, mempertanyakan bagaimana negara terpolarisasi dapat menceramahi orang lain.

Dia mengatakan upaya untuk memaksa orang lain untuk meniru model demokrasi Barat pasti akan gagal.

"Demokrasi seperti itu tidak membawa kebahagiaan tetapi bencana bagi pemilih," kata Tian merilis laporan pemerintah tentang bentuk demokrasi. 

China telah menerapkan satu partai untuk memerintah sejak 1949. Dikatakan bahwa berbagai pandangan tercermin melalui badan-badan konsultatif dan komite desa dan penduduk terpilih, tetapi membungkam sebagian besar kritik publik dengan penyensoran dan terkadang penangkapan. 

Partai berpendapat bahwa kepemimpinan pusat yang kuat diperlukan. Cara ini untuk menjaga stabilitas di negara luas yang telah terbelah oleh perpecahan dan perang selama berabad-abad.

"Di negara besar dengan 56 kelompok etnis dan lebih dari 1,4 miliar orang, jika tidak ada kepemimpinan partai, ... dan kami menjunjung tinggi apa yang disebut demokrasi Barat, akan mudah mengacaukan segalanya dan demokrasi akan bekerja sebaliknya," kata Tian.

Tian menegaskan, pandemi mengekspos cacat pada sistem yang diterapkan Amerika Serikat. Dia menyalahkan tingginya angka kematian Covid-19 di Amerika Serikat pada perselisihan politik dan pemerintahan yang terpecah dari tingkat tertinggi hingga terendah. 

Pernyataan menyerang ini muncul saat China maupun Rusia tidak termasuk di antara sekitar 110 pemerintah yang telah diundang ke "KTT Demokrasi" virtual yang diselenggarakan Biden selama dua hari. Cara ini akan dimulai 9 Desember dan akan membahas penguatan demokrasi, membela melawan otoritarianisme, korupsi, dan hak asasi manusia.  

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement