Operasional Trans Banyumas Harus Diimbangi Rekayasa Lalin
Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Muhammad Fakhruddin
Peluncuran Trans Banyumas dilakukan oleh Bupati Banyumas dan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, di Alun-alun Purwokerto, Ahad (5/12). | Foto: Republika/Idealisa Masyrafina
REPUBLIKA.CO.ID,PURWOKERTO -- Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, pengoperasian Trans Banyumas dapat disertai rekayasa lalu lintas agar masyarakat lebih banyak yang menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi.
Trans Banyumas resmi diluncurkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Ahad (5/12) dan mulai beroperasi secara gratis pada Senin (6/12).
"Harapannya agar diimbangi oleh rekayasa lalu lintas untuk angkutan umum ini, supaya shifting dari kendaraan pribadi. Karena kan perubahan iklim kontribusi terbesarnya dari polusi udara oleh kendaraan bermotor," ujar Budi Setiyadi, dalam peluncuran Trans Banyumas di Alun-alun Purwokerto, Ahad (5/12).
Budi menilai, untuk memaksa masyarakat agar shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum diperlukan intervensi Pemda.
Ia memaparkan, beberapa kota yang bagus dalam melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk bis Buy The Service (BTS) ini yaitu Medan, Solo dan Bali. Sementara DKI Jakarta menaikkan tarif parkir hingga Rp 60 ribu yang memaksa masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
"Karena kalau kita melihat potensi ke depan, BTS ini kendaraan yang ramah lingkungan, ekonomis dan nyaman," kata Budi.
Untuk Trans Banyumas, disiapkan 52 unit armada yang beroperasi di 3 koridor. Sebelumnya Banyumas mengajukan 5 koridor, termasuk koridor yang menghubungkan dengan Kabupaten Cilacap. Namun menurut Budi, karena keterbatasan anggaran, Kementerian Perhubungan menyetujui 3 koridor.
Buy The Service (BTS) merupakan salah satu program strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat yang dimulai pada 2020 dengan lima kota yaitu Medan, Palembang, Yogyakarta, Solo, dan Denpasar. Pada tahun 2021, program ini menambah 5 kota lagi yakni Bandung, Banyumas, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar.
Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten pertama yang mendapatkan program BTS ini karena secara infrastruktur dinilai siap, dan adanya kebutuhan masyarakat akan kendaraan umum.
"Anggaran untuk program ini sangat besar, satu tahun Rp 800 miliar di 10 kota besar," kata Budi.
Budi mengatakan, apabila minat masyarakat bagus dan kapasitas penumpang selalu terpenuhi, nantinya Pemerintah pusat akan menganggarkan pendanaan untuk membantu konsorsium Trans Banyumas menyediakan shelter sesuai kebutuhan.
"Harapannya ini akan menjadi backbone. Kalau Banyumas mau jadi kota yang modern, kita harapkan di-endorse kepada teman-teman dan masyarakat banyak untuk menggunakan bis ini," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
