REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus mendorong terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai smart city. Hal ini dilakukan dengan terus mengembangkan e-government melalui Jogja Smart Service (JSS).
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, e-government sendiri merupakan pondasi dari smart city. Dengan membangun e-government, dinilai akan menghadirkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin adaptif.
"E-government yaitu suatu ekosistem elektronik yang saling terintegrasi, membangun business process terpadu antar sistem elektronik, bukan hanya di antara antar lembaga pemerintah saja, namun juga mencangkup seluruh stakeholder," kata Heroe di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Senin (6/12).
Pengembangan e-government bagi pemerintah daerah juga dinilainya sebagai kesempatan emas untuk melakukan inovasi pembangunan dan pelayanan yang lebih baik. Hal ini, kata Heroe, akan mampu menopang berbagai kebijakan publik yang strategis.
"Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta juga mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya," ujar Heroe.
Terkait dengan aplikasi JSS milik Pemkot Yogyakarta, hingga saat ini sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 165.142 pengguna. Tidak hanya warga Kota Yogyakarta, pengguna JSS juga berasal dari warga yang tidak ber-KTP Kota Yogyakarta.
Sejak diluncurkan pada Juni 2018 lalu, di JSS sendiri sudah tersedia setidaknya 197 layanan. Melalui JSS, dinilai dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan praktis kepada masyarakat.
Heroe menegaskan, pelayanan yang tersedia di JSS juga memberikan keamanan kepada masyarakat di masa pandemi. Pasalnya, dengan adanya JSS dapat meminimalisasi pelayanan secara tatap muka di masa pandemi Covid-19.
"Meminimalisir adanya tatap muka sehubungan dengan pandemi Covid-19, namun dengan tetap memberikan pelayanan prima serta memberikan solusi yang memecahkan masalah bagi masyarakat," katanya.