REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah China meminta semua pihak di Myanmar terus memajukan transisi demokrasi. Hal itu disampaikan setelah pengadilan Myanmar menjatuhkan vonis ke pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden U Min Myint.
“Kami sangat berharap, partai politik Myanmar, demi kepentingan jangka panjang negara dan bangsa, menjembatani perbedaan di bawah kerangka konstitusional dan hukum, serta terus memajukan proses transisi demokrasi yang diperoleh dengan susah payah yang sesuai dengan kondisi nasional Myanmar," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian pada Senin (6/12), dikutip laman China Global Television Network.
Pengadilan Myanmar telah menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun kepada Aung San Suu Kyi. Dia dianggap terbukti bersalah karena menghasut rakyat dan melanggar peraturan pembatasan sosial terkait Covid-19.
Selain dua kasus tersebut, Suu Kyi masih menghadapi beberapa dakwaan. Pertengahan November lalu, Suu Kyi didakwa melakukan kecurangan pemilu.
Pada pemilu November 2020 lalu, partai pimpinan Suu Kyi, yakni National League for Democracy (NLD) menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi di parlemen. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.
Ikuti Whatsapp Channel Republika