REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengadakan kunjungan silaturahmi ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (6/12). Kunjungan yang dilakukan Dudung untuk mempererat hubungan ulama dan umara.
Kunjungan Dudung dilakukan di tengah kontroversi ucapan "Jangan terlalu dalam mendalami agama". Kedatangan Dudung diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Ketua PBNU Marsudi Suhud dan Robikin Emhas, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, serta Wakil Sekjen PBNU Andi Najmi Fuadi, Sultonul Huda, dan Ulil Abshar Hadrawi.
Dudung menjelaskan, kunjungan ke PBNU sebagai rangkaian kegiatan silaturahim dengan organisasi keagamaan yang ada di Tanah Air. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka menjalin komunikasi dengan para tokoh agama.
Menurut Dudung, dengan kuatnya silaturahim ulama dan umara, diharapkan Republik Indonesia akan semakin kokoh dan kuat. Dia juga berharap, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang dipimpinnya senantiasa mendapatkan berkah dan kekuatan lahir batin guna menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Semoga berkah dan semua prajuritnya diberikan kekuatan lahir dan batin untuk tetap menjaga tegaknya NKRI," ucap Dudung dikutip dari laman resmi NU.
Kunjungan Dudung ke PBNU merupakan yang kedua kalinya. Pertama, Dudung mengunjungi PBNU kala menjabat Panglima Kostrad pada 6 Oktober 2021. Hal itu dilakukan setelah Dudung menciptakan kontroversi dengan berpidato di hadapan prajurit TNI di Kota Bandung, dengan menganggap "Semua agama itu benar di mata Tuhan".
KH Said Aqil bersyukur atas kedatangan Dudung yang kedua kalinya ke PBNU. Dia pun mengucapkan selamat kepada Dudung yang sudah meraih bintang empat.
"Sekarang Allah sudah memberkatinya. Beliau diberikan amanah jadi bintang empat sebagai KSAD. Beliau ke sini hanya perlunya silaturahim, dan saya pun mengucapkan selamat. Mudah-mudahan Allah berikan barakah selamanya. Sukses dan selamat," ucap Said.
Ikuti Whatsapp Channel Republika