REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung berupaya mengantisipasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menjamur saat libur natal dan tahun baru 2022. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan, yaitu operasi penjaringan PMKS.
"Kita lagi merancang operasi dengan Satpol PP dengan kepolisian, kan Nataru tidak diberlakukan level 3, jadi mungkin kita akan lakukan operasi seperti biasa, nanti kita lakukan terpadu dengan Satpol PP," ujar Kepala Dinsos Kota Bandung Tono Rusdiantono, Rabu (8/12).
Ia menilai, kunci penanganan terhadap PMKS adalah penegakan hukum yang lebih kuat, diinsiasi oleh Satpol PP. Sebab, Dinsos sendiri lebih banyak mengurusi sektor pembinaan dan hal tersebut kadang tidak berpengaruh kepada mereka.
"Harus ada penegakan hukumnya, harus kuat, berarti polisi dan Satpol PP harus kuat. Kalau Dinsos mah dikasih pembinaan, biasanya kurang mempan," katanya.
Terkait dengan adanya "manusia gerobak" di jalanan Kota Bandung, Tono menyebut bahwa penanganan terhadap mereka masih terbatas. Ia mengajak seluruh dinas untuk berkolaborasi menyelesaikan permasalahan PMKS.
Ia pun menyoroti sejumlah PMKS di beberapa ruas jalan yang memiliki "beking". Kondisi tersebut menyulitkan Dinsos Kota Bandung bergerak, sehingga meminta bantuan kepolisian dan Satpol PP.
"(Di kawasan) Pasirkoja mah itu ada yang ngaturnya, jadi saya kemarin mencoba menyelesaikan, aduh, agak ribet itu teh ya, harus dengan polisi, Satpol PP, dan aparat. Jadi ada yang 'mengasuhnya' ya," katanya.
Ia khawatir apabila petugas Dinsos Kota Bandung turun melakukan pembinaan akan menjadi korban pemukulan oleh para PMKS tersebut. Oleh karena itu, diperlukan tim gabungan menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Itu mah rada rawan di situ mah, Pasirkoja dan sekitarnya. Punten (maaf), ada yang 'membekingnya' di belakangnya di situ mah," katanya.
Ia mengatakan, apabila diberikan sosialisasi dan penjelasan tetap membandel, akan dibawa ke Dinsos Kota Bandung untuk dibina. Namun, mereka sering kembali ke jalanan setelah dilakukan pembinaan.
Tono pun meminta agar kepolisian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebab, banyak PMKS yang melakukan tindakan mengarah kepada kriminal.
"Sebetulnya yang harus bergerak utama itu kan kapolsek di situ karena itu sudah ngarahnya bukan lagi sosial, itu ngarahnya mengganggu ketertiban dan kriminal," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika