Kebijakan Polda Terkait Libur Nataru di Jateng
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Fernan Rahadi
Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), Prajudi (tiga dari kanan) melihat kesiapan fasilitas kendaraan Patroli Jalan Tol, usai memimpin Apel Siaga Gelar Pasukan Satgas Pelayanan Arus Libur Nataru, yang dilaksanakan di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang, Rabu (8/12). Pengelola jalan tol di Jawa Tengah tetap menyiagakan satgas guna mengoptimalkan pelayanan libur Nataru nanti. | Foto: Republika/Bowo Pribadi
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi memastikan jajarannya siap mengamankan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk mengantisipasi para pemudik yang akan masuk wilayah Jawa Tengah.
Kendati begitu, masyarakat yang akan melakukan aktivitas perjalanan ke luar daerah harus melengkapi berbagai persyaratan sesuai dengan ketentuan perjalanan antar daerah di masa pandemi Covid-19.
"Mereka harus menyiapkan Surat Keluar Masuk (SKM) serta surat keterangan telah mendapatkan vaksinnasi Covid-19," jelas Kapolda Jawa Tengah, saat memberikan keterangan pers di Semarang, Kamis (9/12).
Kapolda menegaskan, vaksinasi Covid-19 di Jawa Tengah sudah mencapai 72,42 persen. Namun persentase ini tidak akan menjamin bahwa libur Nataru bakal aman dari lonjakan penyebaran Covid-19.
Untuk itu pengamanan Nataru di eilayah hukum (wilkum) Polda Jawa Tengah nanti bakal masih mentikberatkan pada pencegahan penyebaran Covid-19 dan pengamanan tempat- tempat ibadah yang akan menggelar kegiatan Hari Raya Natal.
Mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 nanti, Polri akan menggelar operasi terpusat, berupa Operasi Lilin Candi 2021. "Pada kegiatan ini Polda Jateng akan menyiagakan 375 pos pengamanan terpadu check point Nataru, " katanya.
Ke-375 pos tersebut terdiri dari 14 pos cek poin perbatasan provinsi, 23 pos pam terminal, 1 pos pam bandara, 10 pos pam stasiun, 161 pos pam gereja dan 20 pos pam rest area.
Selain itu juga 52 pos perbatasan antara kabupaten/ kota, 48 pos pam obyek wisata, 2 pos pam pelabuhan. "Sedangkan sisanya adalah pos pendukung keamanan ketertiban dan kelancaran lainnya.
"Akan ada check point di perbatasan antar kota, namun itu bukan penyekatan. Check point untuk mengontrol serta mengawasi lalu lintas masyarakat dan barang yang masuk," katanya.