REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, mendukung penuh pernyataan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono terkait TNI AL tidak akan mundur lantaran tak ada tawar menawar terkait urusan yang menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa.
Fachrul meminta kedaulatan negara menjadi prioritas utama negara untuk dilindungi dari gangguan asing.
Dia juga menekankan kedaulatan bangsa diatas segalanya, karena itu tidak boleh ada bangsa lain yang ingin menghina kedaulatan republik kita.
"Kedaulatan negara di atas segalanya," kata Fachrul dalam keterangan tertulisnya diterima Republika.co.id Kamis (9/12).
Fachrul menambahkan, TNI-AL telah memiliki image dan kesan yang kuat serta terus berkembang baik. Kualitas personel, persenjataan dan alutsista, serta kesejahteraan dan kuantitas personel TNI-AL telah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas yang hebat di bidang militer.
Maka, kata dia, usaha picture-building untuk membangun postur TNI-AL yang kuat telah berhasil. Akan tetapi, selain memberikan kesan yang kuat dan siap, TNI-AL juga harus mampu menunjukkan kesan yang lembut dan mampu menjadi penengah di dalam konflik yang sedang terjadi.
“Hal ini untuk menghindari pencaplokan wilayah teritorial kita dari China di Laut Natuna Utara," ujarnya.
Dikatakan Fachrul Razi, Indonesia dapat menerapkan langkah deterrence sebagai salah satu upaya naval diplomacy. Ide dasar dari serangan dan pertahanan adalah letak sumber kekuatan. Di mana terdapat area vital dan strategis, di sanalah pusat serangan yang lebih besar.
Dia menjelaskan, Indonesia sebagai salah satu negara yang paling vokal dan memiliki bargaining power terkuat dalam ASEAN, telah mengupayakan berbagai macam diplomasi untuk mencapai resolusi konflik di Laut Tiongkok Selatan.
“Kawasan dengan potensi yang strategis tentunya membutuhkan kebijakan strategis pula. Negara yang tidak mampu meramu kebijakan strategisnya di kawasan ini akan kehilangan kepentingan strategisnya pula," terangnya.
Sebelumnya Yudo Margono meminta prajuritnya untuk menunjukkan kekuatan yang menggetarkan lawan maupun kawan dan pihak yang merongrong kedaulatan dan mengganggu kepentingan negara di laut Indonesia.
Hal ini disampaikan Yudo Margono di tengah kondisi meningkatkanya ketegangan di Laut Natuna Utara usai Indonesia mendapat protes dari China.
