REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis tak mau ikut-ikutan dengan AS yang melakukan aksi boikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Menteri Pendidikan dan Olahraga Prancis Jean-Michel Blanquer mengatakan, negaranya tidak akan melakukan boikot seperti halnya Amerika Serikat (AS), Inggris, Australia, dan Kanada.

“Kita perlu hati-hati tentang hubungan antara olahraga dan politik,” ujarnya pada Kamis (9/12), dikutip laman France24.

Dia mengatakan, olahraga adalah dunia terpisah yang perlu dilindungi dari campur tangan politik. “Jika tidak, hal-hal dapat menjadi tidak terkendali dan pada akhirnya dapat membunuh semua kompetisi,” ucapnya.

Terkait perhelatan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, Blanquer mengaku tak akan melakukan perjalanan ke Negeri Tirai Bambu. Sebagai perwakilan diplomatik, Prancis bakal mengutus Menteri Olahraga Junior Roxana Maracineanu.

Kendati tak melakukan boikot diplomatik, Blanquer menekankan, Prancis akan tetap mengecam dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan China. AS, Inggris, Kanada, dan Australia telah mengumumkan akan melakukan boikot diplomatik terhadap penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.

Dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan China, termasuk di Xinjiang, menjadi alasan utama mereka mengambil keputusan tersebut. Pemerintah Cina sendiri sudah memperingatkan bahwa negara-negara yang melakukan boikot akan menerima konsekuensi.

“Olahraga tidak ada hubungannya dengan politik. Olimpiade Musim Dingin (Beijing) bukan panggung untuk sikap politik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin pada Kamis (9/12), dilaporkan laman China Global Television Network (CGTN).

Dia secara spesifik memberi peringatan kepada AS, Inggris, Australia, dan Kanada. “Penggunaan platform olimpiade oleh AS, Australia, Inggris, dan Kanada untuk manipulasi politik tidak populer dan mengasingkan diri. Mereka pasti akan menerima konsekuensi atas kesalahan mereka,” ujar Wang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika