REPUBLIKA.CO.ID, PARIS - Prancis tidak akan mengikuti langkah sejumlah pemerintah negara Barat yang memboikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin di Beijing meskipun pelanggaran hak asasi manusia di China harus dikecam. Demikian kata Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer seperti dikutip Reuters, Kamis (9/12).

Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris pekan ini menyatakan pejabat pemerintah mereka tidak akan menghadiri Olimpiade dalam rangka mengirimkan pesan kepada China mengenai catatan hak asasi manusia negara itu. "Mengenai boikot diplomatik, Prancis tidak akan melakukannya," kata Jean-Michel Blanquer kepada BFM TV.

"Olahraga sudah menjadi dunia sendiri yang harus dilindungi dari campur tangan politik," imbuhnya.

Dia menandaskan Menteri Olahraga Prancis Roxana Maracineanu akan menghadiri Olimpiade Beijing. Meskipun demikian, Blanquer menandaskan pelanggaran hak asasi manusia di China harus dikutuk.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian lebih berhati-hati dengan mengatakan Paris harus mengambil sikap yang sama dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Berbicara pada konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock di Paris, Le Drian mengatakan ada kebutuhan untuk posisi Eropa yang sama mengenai masalah boikot diplomatik Olimpiade di Beijing.

Baerbock juga menyeru Uni Eropa mengadopsi sikap bersama. Dia mengatakan kasus pemain tenis China Peng Shuai yang keberadaannya menjadi perhatian internasional setelah mengaku dilecehkan secara seksual oleh mantan wakil perdana menteri China.

"Ketika seorang perempuan melontarkan celaan seperti itu, itu perlu didengar dalam konteks internasional. Kita perlu memburu kasus ini dan sampai pada jawaban yang sama," kata Baerbock saat perjalanan pertamanya ke luar negeri sebagai menteri luar negeri. Paris akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas pada 2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika