Thursday, 13 Muharram 1444 / 11 August 2022

Thursday, 13 Muharram 1444 / 11 August 2022

13 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Jokowi: Jangan Ada Kriminalisasi Terhadap Kebebasan Berpendapat

Jumat 10 Dec 2021 05:30 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Indira Rezkisari

Presiden Joko Widodo mengatakan, perkembangan industri 4.0 juga menuntut semua pihak untuk mengantisipasi isu HAM, salah satunya aturan di UU ITE. Ia meminta tidak ada kriminalisasi kebebasan berpendapat.

Presiden Joko Widodo mengatakan, perkembangan industri 4.0 juga menuntut semua pihak untuk mengantisipasi isu HAM, salah satunya aturan di UU ITE. Ia meminta tidak ada kriminalisasi kebebasan berpendapat.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Jokowi ingatkan kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan, telah menginstruksikan Kapolri dan jajarannya untuk mengedepankan tindakan edukatif dan langkah persuasif dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai respons adanya kegelisahan dan kekhawatiran di masyarakat atas sanksi pidana dalam UU ITE.

"Kapolri sudah menindaklanjuti perintah yang saya instruksikan untuk mengedepankan edukasi dan langkah-langkah persuasif dalam perkara ITE. Jangan ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Peringatan Hari HAM Sedunia, Jumat (10/12).

Baca Juga

Jokowi mengatakan, perkembangan industri 4.0 juga menuntut semua pihak untuk mengantisipasi isu HAM, salah satunya aturan di UU ITE. Beberapa kasus pidana disebabkan pelanggaran yang ada di UU ITE tersebut.

Terkait hal ini Jokowi juga telah memberikan amnesti kepada Baiq Nuril dan Saiful Mahdi yang divonis melanggar UU ITE dalam menyampaikan pendapatnya. Karena itu, Jokowi mengingatkan agar kebebasan berpendapat harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab.

"Atas dukungan DPR, saya telah memberikan amnesti terhadap Ibu Baiq Nuril dan bapak Saiful Mahdi yang divonis melanggar UU ITE. Namun saya juga ingatkan kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab kepada kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas," ujarnya.

Dalam momentum itu, Jokowi juga menekankan jaminan hak-hak sipil politik dan hukum semua warga negara. Ia mengatakan, semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam politik dan hukum serta berhak mendapat perlindungan yang sama dari negara tanpa membeda bedakan suku agama gender atau pun ras.

"Semua warga negara juga berhak mendapatkan pelayanan yang dari negara dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak," katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile