REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Presidensi G20 Indonesia mencoba mengangkat topik-topik baru yang akan dibahas oleh para pemimpin dunia. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional selaku Deputi Keuangan G20, Wempi Saputra, mengatakan, ada banyak kerangka kerja yang akan ditawarkan Indonesia serta inisiatif-inisiatif baru yang belum pernah ada sebelumnya.
"G20 merupakan forum kerja sama internasional di mana agenda-agenda reformasi tata ekonomi global dibahas," katanya dalam konferensi pers Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting, di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (9/12).
Dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia memimpin pembahasan agenda-agenda reformasi ekonomi dan keuangan global. Indonesia juga punya keistimewaan untuk mengangkat topik pembahasan baru untuk membuat ekonomi dan keuangan dunia yang lebih baik.
Topik-topik terkait dengan keuangan seperti di antaranya dalam pendanaan berkelanjutan. Saat ini sudah ada roadmap untuk strategi ke depan yang dibuat presidensi sebelumnya. Indonesia akan mengusulkan beberapa opsi kerangka strategis yang ingin dicapai selanjutnya.
"Kita ingin ada hasil nyata dalam transisi menuju ekonomi hijau, sehingga kerangka kerja kita ajukan di antaranya kerangka pengembangan kapasitas, dan akses pendanaan global untuk transisi menuju ekonomi hijau," katanya.
Indonesia menginginkan ada satu showcase program yang lebih nyata berbentuk satu proyek mekanisme transisi energi. Menurutnya, Indonesia sudah didukung oleh beberapa organisasi internasional untuk dapat segera ditampilkan dan selesai dalam presidensi G20 Indonesia.
Selanjutnya, pembahasan terkait infrastruktur melibatkan peran pemerintah daerah yang disambut baik oleh semua delegasi. Basis infrastruktur ini terkait kerangka pengembangan dari proyek yang bankable, inklusivitas pemda, dan center of excellence potensi kerja sama dengan investor global.
Selanjutnya, terkait perpajakan internasional, Wempy mengatakan, Indonesia mengusung kerangka kerja perpajakan yang diharapkan konsensinya disepakati pada pertengahan 2022. Salah satu isinya terkait perpajakan perusahaan multinasional.
Pembahasan formulasi pemajakan ini cukup progresif sehingga bisa segera diselesaikan. Setelah kesepakatan akan ada ratifikasi ke peraturan domestik. Indonesia sudah memiliki UU Harmonisasi Pajak sehingga bisa jadi tulang punggung bagi pajak ini.
Selain itu juga ada pembahasan untuk keterhubungan perpajakan dan pembangunan, perpajakan dan lingkungan seperti pajak karbon. Selain itu juga, inisiatif baru terkait perpajakan dan gender.
"Gender wise tax policy ini memang belum dibahas, tapi sudah ada inisiatifnya yang akan didorong di Presidensi G20 Indonesia kali ini," katanya.
Pajak terkait gender ini akan memberikan keistimewaan yang lebih pada perempuan yang masuk ke dunia kerja. Ini masih akan dibahas selanjutnya namun telah mendapat sambutan yang baik dari para delegasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika