REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendukung rencana pemberian booster vaksin Covid-19 kepada masyarakat tahun depan. Ia setuju dengan rencana pemerintah menetapkan tarif kepada sebagian penerima booster asalkan tak terlampau tinggi.

Tulus mengatakan, jangan sampai ada unsur komersial dalam penentuan tarif booster. Karena itu, ia mengingatkan, harga yang ditetapkan harus dalam batas wajar. 

"Harga harus wajar, margin profit maksimal 10 persen," ucap Tulus dalam keterangannya, Ahad (12/12).

Tulus juga berharap pihak penyedia booster vaksin tak memanfaatkan momen ini untuk aji mumping. "Ingat, pandemi jangan dijadikan upaya untuk menangguk untung ugal-ugalan, tidak etis," tutur Tulus.

Tulus juga mendukung dua skema yang ditawarkan pemerintah berupa pemberian gratis dan berbayar asalkan target vaksinasi 2 tahap sudah tuntas. "Saya kira ini skema yang fair, adil. Asal cakupan vaksin reguler sudah mencapai angka ideal," kata Tulus.

Tulus menilai masyarakat penerima layanan BPJS PBI pantas bila digratiskan dalam memperoleh vaksin Covid-19. Adapun kelompok masyarakat non-BPJS PBI bisa diganjar tarif dengan nominal tertentu ketika ingin mendapat booster.

"Kelompok rentan/penerima BPJS PBI digratiskan. Yang lain bisa berbayar," ujar Tulus.

Sebelumnya, Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengeluarkan rekomendasi vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan, Indonesia juga akan memberikan booster kepada masyarakat umum dijadwalkan mulai 1 Januari 2022.

"Untuk vaksinasi booster dimulai 1 Januari 2022. Saat ini kita sedang susun beberapa strategi karena booster ini akan melipatgandakan kebutuhan belanja vaksin," kata Dante Saksono Harbuwono di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (10/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika