REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) hingga November ini sudah mengoperasikan lebih dari 3.500 unit Pertashop di seluruh Indonesia. Pertamina tidak sendiri, dalam pengembangan Pertashop, Pertamina membuka kesempatan keterlibatan Pemerintah Daerah lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Coorporate Secretary Subholding Commercial and Trading Pertamina Irto Ginting menjelaskan lebih dari 200 Pertashop yang ada saat ini melibatkan pemerintah daerah melalui BUMD. Irto menjelaskan keterlibatan pemerintah daerah ini sangat penting juga untuk menjawab kebutuhan energi masyarakat.

"Saat ini yang beroperasi lebih dari 3500 dan benar ada lebih dari 200 yang ada keterlibatan Pemerintah daerah. Pertamina dalam pembangunan Pertashop sangat terbuka dalam keterlibatan BUMD," ujar Irto kepada Republika, Ahad (12/12).

Bahkan, kata Irto beberapa Pertashop juga melibatkan peran aktif BUMDesa. Hal ini sesuai dengan rencana Pertamina dalam menerapkan One Village One Outlet (OVOO). Kedepan, Pertamina berharap peran aktif BUMDes juga bisa makin banyak bersama Pertamina mengembangkan Pertashop.

Menteri BUMN Erick Thohir menginstruksikan PT Pertamina (Persero) untuk menyediakan pasokan BBM dan LPG hingga ke seluruh pelosok negeri melalui Pertashop.Selain menopang kebutuhan, Erick Thohir menilai Pertashop bisa jadi peluang usaha bagi masyarakat daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan memaksimalkan potensi daerah. "Pertashop kalau bisa 100 persen untuk pengusaha daerah," kata Erick akhir pekan lalu.

Erick mengingatkan seluruh BUMN agar tidak menjadi menara gading. Perusahaan pelat merah didesak harus berpatisipasi dalam pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"BUMN itu bukan eranya menara gading. Tapi secara korporasi kita di hulu harus kuat, bisa bersaing secara global, tetapi di hilir bermanfaat untuk rakyat sebanyak-banyaknya," tuturnya.