REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang berlangsung sejak 29 November sampai 2 Desember 2021 menunjukkan, kepuasan masyarakat Banten atas kinerja Pemerintah Provinsi Banten tembus 63 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding kepuasan publik pada pemerintah pusat yang hanya 51 persen.
"Tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah provinsi Banten jauh lebih tinggi dibanding kepuasan pada pemerintah pusat, 63 persen berbanding 51 persen. Ini penanda hasil kerja Gubernur Wahidin Halim lebih dikenal dibanding kerja Presiden," ujar Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah di Tangerang, Ahad (12/12).
Menurut dia, kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Banten dinilai berdasarkan tiga aspek. Yang pertama, distribusi bantuan sosial mendapat persepsi sangat memuaskan 7 persen, memuaskan 62 persen. Kedua, terkait stabilitas harga bahan pokok selama masa pandemi sangat memuaskan 11 persen, memuaskan 53 persen.
Ketiga, terkait situasi politik dan penegakan hukum dianggap sangat memuaskan 6 persen, memuaskan 51 persen. "Tiga bidang utama yang dipotret diketahui bidang politik dan penegakan hukum mendapat atensi kepuasan paling rendah, tetapi itupun masih di atas 50 persen. Kondisi ini bisa terjadi karena dua sebab, kondisi sosial politik di provinsi Banten yang memang stabil, atau warganya yang cenderung patuh pada ketegasan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan." katanya.
Dalam bidang penanganan pandemi, sebanyak 69 persen responden menyatakan puas pada kinerja Pemerintah Provinsi Banten. Statemen kepuasan itu didukung dengan tingkat kepuasan pada layanan kesehatan sebesar 61 persen, keterbukaan informasi terkait pandemi 74 persen, keberhasilan sosialisasi protokol kesehatan 49 persen, dan ketegasan implementasi kebijakan PPKM sebesar 53 persen.
Penilaian berbeda terlihat dari persepsi publik terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Wahidin Halim mendapat tingkat kepuasan publik sebesar 68 persen, dengan rincian sangat memuaskan 11 persen, dan memuaskan 57 persen. Sementara Andika Hazrumy mengantongi persepsi kepuasan sebesar 50 persen, dengan rincian sangat memuaskan 3 persen dan memuaskan 47 persen.
"Perbedaan tingkat kepuasan masih dalam koridor rasional, di daerah manapun wakil selalu lebih rendah dibanding gubernur, tetapi ini penanda baik, karena gubernur lebih dominan, bagaimanapun tanggung jawab terbesar memang ada pada gubernur," ujarnya.
Survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling dengan tingkat akurasi data 95 persen memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2.50 persen.
Direktur Eksekutif Kajian Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan, dengan tingkat kepuasan dan elektabilitas publik yang tinggi tersebut, Wahidin Halim sudah selayaknya menjadi salah satu tokoh yang layak mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 nanti. "Jika melihat hasil survei IPO tersebut, sosok Wahidin sudah layak berkontestasj di tingkat nasional," ujarnya.
Keberhasilan Wahidin, menurut Adib, karena mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu telah membuktikan kinerjanya, baik selama menjadi wali kota, maupun saat menjabat Gubernur Banten. "Ada empat hal untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, yaitu reformasi birokrasi, infrastruktur, pendidikan, dan sektor kesehatan. Dari empat parameter itu, Pemprov Banten cukup berhasil. Sehingga tergambar dari hasil survei IPO tersebut," katanya.
Selain itu, ia mengatakan, kinerja Wahidin sudah lebih terukur dibandingkan dengan ketua umum partai politik yang ramai akan berkontestasi di Pilpres 2024, tetapi kinerjanya belum terukur. "Pengalaman karier Wahidin Halim ini mirip Jokowi. Dari seorang wali kota menjadi gubernur. Selanjutnya bisa menjadi presiden. Yang menjadi pembeda, Wahidin adalah birokrat sejati yang banyak prestasi," kata dia.
