Pemprov Diminta Dukung Pengembangan Kampung Wisata di Kota Besar
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Yusuf Assidiq
Warga melintasi mural Kampung Singkong di Ledok, Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (30/9/2021). Kampung yang menghasilkan berbagai jenis makanan olahan singkong tersebut kini diresmikan sebagai Kampung Singkong dan menjadi pusat wisata kuliner khas Kota Salatiga, serta diharapkan dapat mendorong ekonomi masyarakat setempat. | Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diminta mengintervensi pengembangan kampung wisata di sejumlah kota besar yang ada di provinsi setempat. Sehingga sejumlah kampung wisata yang ada di kota-kota besar bisa lebih berkembang dan bisa dioptimalkan sebagai daya dukung industri pariwisata daerah.
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Agung Budi Margono mengungkapkan, selama ini dana dukungan pengembangan pariwisata pemprov lebih banyak mengalir ke kabupaten. Khususnya alokasi anggaran untuk mendukung pengembangan desa wisata di berbagai kabupaten di Jateng.
Sementara kebijakan anggaran bagi pengembangan kampung-kampung wisata di kota besar kurang. "Padahal banyak sekali potensi kampung wisata dengan berbagai daya tarik dan kekhasannya yang juga layak dikembangkan guna mendukung sektor pariwisata daerah," ungkapnya, Senin (13/12).
Agung mengaku sudah bertemu dan berdiskusi banyak dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) di kota besar, termasuk di Kota Semarang guna membahas problem pengembangan kampung wisata. "Umumnya, dukungan dari Pemprov Jateng sangat diharapkan, terkait bagaimana memperjuangkan alokasi dana pengembangan pariwisata yang dimiliki pemprov bisa menyentuh kampung wisata di kota besar," jelasnya.
Oleh karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini dapat mengintervensi kebijakan pengembangan kampung wisata di kota-kota besar tersebut. Sebab banyak kampung wisata di kota-kota besar di Jateng yang potensial dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan ke daerah.
"Tidak hanya di Semarang, tapi juga di Solo, Pekalongan, Tegal, Magelang, Salatiga, dan lainnya harus didorong bisa mendapatkan atensi kebijakan anggaran pengembangan pariwisata dari pemprov," tegas dia.
Dengan adanya intervensi dari pemprov, lanjut Agung, maka kampung wisata di kota besar di Jateng bisa lebih tumbuh dan berkembang dalam memajukan pariwisata daerah. Yang terpenting ada komunikasi dari pemprov dan masyarakat. "Fungsi DPRD adalah menjembatani aspirasi masyarakat terkait dengan kebijakan yang selama ini dilakukan pemprov," lanjutnya.
Agung mengungkapkan, di Kota Semarang saja setidaknya ada 50 kampung atau kelompok wisata yang membutuhkan perhatian dari pemprov. Untuk itu, ia juga mengajak semua pihak bersama-sama melakukan pola komunikasi yang baik.
Sebagai wakil rakyat, Agung juga siap membantu menjembatani apa yang bisa dilakukan bersama. "Sehingga Kota Semarang bisa menjadi salah satu destinasi yang dituju oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara melalui atraksi budaya dan potensi lokal dalam membangun kesejahteraan warganya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
