Senin 13 Dec 2021 23:22 WIB

Suharso Tegaskan Pemerintahan Ibu Kota Negara Baru Bukan Pemda

Persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara dilaksanakan oleh Otorita IKN.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9). Rapat tersebut diantaranya membahas peta jalan pelayanan kesehatan berdasarkan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap (KRI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta penjelasan tentang dampak pandemi terhadap kepesertaan dan pelayanan JKN.Prayogi/Republika.
Foto: Prayogi/Republika.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9). Rapat tersebut diantaranya membahas peta jalan pelayanan kesehatan berdasarkan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap (KRI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta penjelasan tentang dampak pandemi terhadap kepesertaan dan pelayanan JKN.Prayogi/Republika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam draf rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) diatur perihal pembentukan pemerintahan khusus IKN. Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan, bahwa pemerintahan khusus tersebut bukanlah pemerintahan daerah, meski berada di dalam wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Satuan-satuan pemerintahan IKN itu juga sebuah satuan pemerintahan. Jadi IKN itu juga sebuah satuan pemerintahan, cuma sebutannya itu memang bukan pemerintah daerah," ujar Suharso dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU IKN, Senin (13/12).

Baca Juga

Dalam draf RUU IKN diatur tentang pemerintahan khusus ibu kota negara yang akan diatur dalam undang-undang tersebut. Persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara akan dilaksanakan oleh pihak yang disebut sebagai Otorita IKN.

Hal tersebut tertera dalam Pasal 1 ayat (1), berbunyi "Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut Otorita IKN adalah lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN […]".

Dalam Pasal 1 ayat (2), Otorita IKN akan dipimpin oleh seseorang yang akan disebut sebagai Kepala Otorita IKN. Posisi tersebut berkedudukan setingkat menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemindahan ibu kota negara.

"Isinya sama sekali tidak menabrak bahwa mengatakan ini tidak masuk ke dalam bagian satuan-satuan pemerintahan," ujar Suharso.

Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Diani Sadia Wati juga menjelaskan bahwa nantinya akan ada pemerintahan khusus Ibu Kota Negara (IKN). Namun, ia menegaskan bahwa pemerintahan khusus itu tak menjadi provinsi khusus di Kalimantan Timur.

"Kami dapat jawab di sini adalah tidak menjadi suatu provinsi khusus, karena IKN adalah wilayah yang dipisahkan dari Provinsi Kalimantan Timur," ujar Diani.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement