REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan pembahasan peluang kerja sama transportadi dengan Denmark. Saat menerima kedatangan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Timor Lesta, dan ASEAN Lars Bo Larsen di Kantor Kemenhub Jakarta, kemarin, Senin (13/12).
Budi mengusulkan untuk membentuk kelompok kerja untuk mempercepat terwujudnya kerja sama sektor transportasi antara Indonesia dengan Denmark.
"Untuk merealisasikan kegiatan yang lebih konkrit, saya mengusulkan diselenggarakannya grup kerja yang pertama antar kedua negara pada 2022,” kata Budi dalam pernyataan tertulisnya, Senin (13/12).
Melalui kelompok kerja tersebut, Budi mengharapkan kedua negara dapat membahas secara intensif. Khususnya mengenai kebijakan dan potensi kerja sama sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
Budi mengungkapkan, payung kerja ama sektor transportasi antara kedua negara telah dituangkan di dalam Memorandum of Understanding (MoU). Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri kedua negara pada Oktober 2015.
Ruang lingkup dari MoU tersebut terkait kerja sama perencanaan, teknis, kebijakan, hukum, pembiayaan, pengembangan, konstruksi, keselamatan, dan keamanan. Begitu juga dengan perlindungan lingkungan, teknologi, penelitian, serta manajemen data dan informasi di bidang transportasi.
Menhub menjelaskan, Indonesia mengundang pemerintah Denmark untuk bekerja sama dalam sejumlah proyek transportasi laut. Proyek tersebut yaitu pembangunan sejumlah pelabuhan di sejumlah daerah yakni Ambon, Palembang, Natuna, Gorontalo, dan Batam, dan pengembangan sejumlah pelabuhan di Indonesia seperti di Kuala Tanjung dan pengembangan terminal kontainer Pelabuhan Patimban. Selain itu, Indonesia juga membuka peluang kerja sama terkait upaya penurunan karbon di sektor transportasi.
"Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem transportasi dan infrastruktur di kedua negara. Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia, untuk membuka partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnerships (PPP’s)," jelas Budi.
Budi juga mengundang Dubes Denmark Lars Bo Larsen untuk memberikan kuliah umum. Khususnya di Sekolah Tinggi Transportasi yang ada di bawah pengelolaan Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Perhubungan.
Sementara itu, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen mengatakan sejumlah perusahaan Denmark menyatakan minatnya untuk berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Denmark mengusulkan sejumlah kerja sama terkait penurunan biaya transportasi, pengembangan transshipment, kapal listrik (ferry, kapal ikan, kapal laut), dan pengembangan SDM sektor transportasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika