REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi Covid-19 booster (penguat) untuk kelompok lansia diberikan secara gratis mulai Januari 2022. "Booster ini kami berikan berbasis risiko, yakni kepada orang-orang lansia. Karena di manapun di seluruh dunia,booster ini dibagikan berbasis risiko, sesudah tenaga kesehatan itu diberikan ke lansia," kata Budi Gunadi Sadikin, saat hadir secara virtual dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI yang diikuti dari Youtube DPR RI di Jakarta, Selasa.
Budi mengatakan vaksin penguat gratis berlaku bagi lansia Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan maupun non-PBI. Ia mengatakan pemerintah membagi dua skenario pembiayaan vaksinasi penguat menjelang pelaksanaan mulai Januari 2022, yakni vaksinasi lansia PBI dan non-PBI ditanggung oleh negara, sedangkan vaksinasi mandiri dan nonlansia akan melibatkan perusahaan farmasi swasta.
"Kami akan buka agar perusahaan farmasi mengimpor vaksinnya dan langsung menjualnya kepada masyarakat sehingga terjadi keseimbangan di pasar dan akses masyarakat dalam memilih jenis vaksin menjadi lebih banyak," katanya.
Budi mengatakan vaksin penguat yang menjadi beban APBN akan diberikan kepada 83,1 juta orang dengan alokasi vaksin sekitar 92 juta dosis, sedangkan vaksin penguat non-APBN diberikan ke 125 juta orang dengan kebutuhan jumlah vaksin sekitar 139 juta dosis, termasuk vaksin cadangan. Prioritas vaksin penguat kepada lansia, kata Budi, menjadi hal penting yang diperhatikan pemerintah, sebab mereka termasuk dalam kelompok rentan tertular dan jatuh sakit akibat Covid-19.
"Memang kami akui ini (vaksinasi lansia) paling susah dan paling kalah bersaing dibandingkan dengan profesi dan usia lain untuk mendapatkan vaksinasi, terutama kalau dia sudah agak jauh dari kota besar atau ibu kota provinsi," ujarnya.
Menurut Budi saat ini baru sembilan provinsi di Indonesia yang berhasil memenuhi target dosis pertama kepada 60 persen vaksinasi lansia, di antaranya DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bangka Belitung, Banten dan Sulawesi Utara.
